Pemprov Kaltim: Luas lahan karet naik lima ribu hektare pada 2023

Samarinda (ANTARA) - Perkembangan komoditas karet di Kalimantan Timur (Kaltim) terus menunjukkan perkembangan positif dari tahun ke tahun, dengan luas lahan yang bertambah dari 118.773 hektare pada tahun 2020 menjadi 123.776 hektare pada tahun 2023 atau mengalami kenaikan sekitar lima ribu hektare.

Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Ence Achmad Rafiddin Rizal di Samarinda, Senin, mengatakan peningkatan komoditas karet tersebut merupakan wujud komitmen Dinas Perkebunan Kaltim dalam upaya meningkatkan pengembangan komoditas perkebunan di daerah.

Selain itu, lanjut Rizal, pertambahan luas lahan kebun karet itu juga membawa dampak positif pada kenaikan harga karet milik petani

Menurut Rizal, rata-rata harga karet petani di Kaltim mengalami peningkatan signifikan dari Rp9.850 pada tahun 2022 menjadi rata-rata Rp10.500 per kilogram hingga bulan Maret 2024.

“Peningkatan tersebut sejalan dengan kenaikan Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan dari 167,4 pada November 2023 menjadi 184,3 pada April 2024,” kata Rizal pada Pertemuan Teknis Pengolahan dan Pemasaran Bokar UPPB dan Petani Tahun 2024 yang diselenggarakan di Samarinda.

Secara otomatis, kata Rizal, terjadinya peningkatan produksi perkebunan dan harga komoditas berimbas kesejahteraan petani.

"Tantangan terbesar dalam mengembangkan komoditas perkebunan adalah masalah mutu dan harga yang berkaitan erat," ucap Rizal.

Ia mengatakan solusinya adalah perbaikan mutu dan standar pengolahan panen serta pascapanen untuk menghasilkan produk berkualitas dengan nilai jual yang tinggi.

Sebaliknya, lanjut dia, pengolahan yang kurang memperhatikan standar akan menghasilkan produk yang tidak kompetitif, dengan harga yang ditentukan oleh pelaku usaha lain.

Oleh karena itu, menurutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pengolahan komoditas perkebunan menjadi tanggung jawab bersama.

"Pentingnya membangun dan mempertahankan kelembagaan petani secara profesional juga menjadi fokus untuk mengatasi berbagai permasalahan dari hulu hingga hilir," kata Rizal.

Dalam menghadapi tantangan pemasaran, kata dia, kelembagaan petani perlu membangun jaringan yang kuat melalui kemitraan yang saling menguntungkan dengan pelaku usaha lainnya.

Kerja sama dengan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), menurutnya, menjadi kunci untuk meningkatkan pendapatan petani dan perekonomian wilayah secara keseluruhan.