Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berkomitmen membantu Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mewujudkan swasembada pangan melalui optimalisasi lahan, sehingga ke depan Kaltim tidak lagi mendatangkan beras dari daerah lain.
"Pemkab Kukar siap mendukung percepatan swasembada pangan di Provinsi Kaltim sebagaimana yang diharapkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke Kaltim, dua hari lalu," ujar Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin di Tenggarong, Sabtu.
Dalam kunjungan Mentan tersebut disampaikan bahwa kebutuhan beras Kaltim mencapai 450 ribu ton per tahun, sedangkan produksi beras lokal hanya sekitar 200 ribu ton, sehingga Kaltim masih defisit sekitar 250 ribu ton.
Untuk itu kekurangan beras tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh 10 kabupaten/kota di Kaltim pada 2026, sehingga Kabupaten Kukar pun menyiapkan diri untuk meningkatkan produksi dengan berbagai pola, seperti melalui optimalisasi lahan dan menambah luas tanam.
Ia optimistis mampu meningkatkan produksi dan produktivitas padi, karena Pemkab Kukar mendapat dukungan penuh dari Menteri Pertanian melalui Program Optimalisasi Lahan (Oplah), kemudian sejak tahun lalu hingga sekarang Kukar juga menjalin kerja sama dengan TNI dalam pengembangan pertanian.
"Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir produksi padi di Kukar paling tinggi ketimbang kabupaten/kota lain, sehingga lewat kerja sama dengan TNI dan dukungan Program Oplah, maka tinggal melakukan penguatan untuk meningkatkan produksi," katanya.
Sedangkan produksi padi Kukar yang tinggi tersebut bisa dilihat dari data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, yakni pada 2023 Kukar memproduksi padi sebanyak 115.103 ton gabah kering giling (GKG) dan pada 2024 sebanyak 106.553 ton GKG.
Sementara itu daerah terbesar kedua dalam produksi padi adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dengan produksi padi pada 2023 sebanyak 45.100 ton GKG, kemudian pada 2024 sebanyak 48.113 ton, lalu produksi terbesar ketiga yakni Kabupaten Paser sebanyak 28.608 ton pada 2023 dan 52.886 ton GKG pada 2024.
"Kami berupaya mewujudkan kemandirian pangan sesuai dengan Asta Cita, yakni melalui berbagai pola seperti menambah luas lahan tanam dan melalui Program Optimalisasi Lahan (Oplah). Terlebih Program Oplah di Kukar sudah berjalan berkat dukungan Kementerian Pertanian," kata Rendi.
Selama ini, katanya, tantangan dalam produksi pertanian bukan pada ketersediaan lahan, melainkan pada faktor teknis dan sumber daya, seperti kekurangan tenaga terampil, bibit, pupuk, teknologi pertanian modern, serta sistem irigasi yang memadai, sehingga melalui Program Oplah, hal ini secara perlahan terus diatasi.
