Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Leliyanti Ilyas mengaku prihatin dengan jumlah pengidap HIV kalangan ibu rumah tangga (IRT) di daerah ini yang masih tinggi.
Dari Jumlah 823 orang pengidap HIV/AIDS di Samarinda hingga Juni 2014, IRT yang terdeteksi menderita HIV/AIDS menempati urutan kedua, sejumlah 193 IRT.
Untuk itu ia menghimbau agar Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kaltim meningkatkan kinerjanya guna menekan jumlah penyebaran penyakit HIV/AIDS yang lebih banyak lagi.
“Kita kan sudah memiliki Badan penganggulan HIV/AIDS di kabupetan/kota jadi tinggal di tingkatkan lagi kinerjnya dengan demikian dapat membantu penanggulangan HIV yang kian mengkhawatirkan ini,†ujarnya.
Politikus PKS ini mengatakan, penyebaran penyakit mematikan tersebut bisa sedikit dicegah dengan melakukan langkah-langkah secara prensentif, yakni bersikap menyadarkan. Sebab penyakit HIV/AIDS itu menyebar melalui prilaku seks yang tidak aman dan penyalahgunaan nazfa suntik. Yang mana prilaku masyarakat yang seperti itu cenderung kurang memahami betapa bahayanya penyakit tersebut.
“Penyakit HIV/AIDS itu kan resiko sangat tinggi, untuk itu yang perlu kita rubah itu adalah dengan merubah prilaku masyaraknya,†katanya.
Penanggulangan untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah masyarakat yang terinfeksi penyakit HIV/AIDS itu, katanya juga perlu rutin dilakukan. Dengan cara melakukan pencegahan melalui pendidikan dan penyuluhan masyarakat terutama ditujukan kepada populasi berisiko yang mudah menyebarkan penyakit. Guna melakukan itu memang perlu adanya anggaran yang cukup tinggi. Untuk itu perlu adanya perhatian pemerintah untuk meningkatkan anggaran untuk penanggulangan penyakit HIV/AIDS tersebut.
“Salah satu faktor penting untuk dapat melakukan penyuluhan secara rutin adalah pendanaan. Kendala ini tentu dapat diatasi apabila pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam penanggulangan HIV/AIDS dengan cara menyediakan dana yang cukup,†ungkapnya.
Sekadar diketahui, data dari KPA Samarinda 823 orang pengidap HIV/AIDS di Samarinda hingga Juni 2014. Jumlah tersebut terdiri dari, PNS 22 orang, TNI 1 orang, POLRI 2 orang, Swasta 470 orang, Petani 14 orang, Buruh 7 orang, IRT 193 orang, Tidak Bekerja 97 orang, Mahasiswa 6 orang, Pelajar 6 orang dan pedagang 5 orang. (Humas DPRD Kaltim/adv/lin/dhi/met)
