Memprihatinkan, Ancaman Sosial di Kaltim

Samarinda (ANTARA Kaltim) -  Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Yakub Ukung mengaku prihatin atas berbagai ancaman permasalahan sosial yang ada khususnya di Kalimantan Timur. Ia mencontohkan berbagai permasalahan anak yaitu mulai anak yang bermasalah dengan hukum, anak jalanan,  anak yang pendidikannya belum terpenuhi dengan baik, dan masalah-masalah anak lainnya seperti ancaman pedofilia.

Demikian dikatakan Yakub Ukung saat pertemuan antara Komisi IV DPRD Kaltim dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (21/5), di ruang rapat Gedung D lantai 3 Kantor DPRD Kaltim.
Dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Ahmad Abdullah, rapat yang dimulai pukul 14.00 wita tersebut selain membahas kebutuhan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pertemuan juga mengulas banyak permasalahan khususnya masalah sosial yang terjadi di Kaltim.

“Itu baru permasalahan sosial pada anak, belum lagi masalah sosial lain seperti keberadaan wanita tuna susila yang sudah menhadi sebuah bisnis. Keberadaan mereka datang dan pergi. Belum lagi masalah turunan lainnya seperti HIV/AIDS,” sebut Yakub.

Lebih lanjut ia mengatakan, mengenai masalah narkoba yang akhirnya juga menimbulkan masalah HIV/AIDS menurutnya ini masalah serius yang sangat menjadi ancaman. Kita tidak pernah tahu persis siapa saja yang terjangkit HIV/AIDS maupun pengguna narkoba di lingkungan kita.

”Tahun 2013 Kaltim lebih dari 70.000 yang terdata menjadi pengguna narkoba. Tahun 2014 kita belum mendapat data terbarunya. Belum lagi pengguna aktif yang telah menggunakan di atas 10 tahun, sementara pengguna pemula yang baru satu hingga dua tahun kita tak pernah tahu persis jumlahnya karena tidak selalu dapat terdeteksi,” ungkap Yakub.

Sehingga bagi Yakub kondisi ini merupakan masalah nyata dan menjadi ancaman nyata, menurtunya inipun menjadi tanggung jawab bersama untuk diatasi.

Banyak ancaman nyata di depan mata tersebut ditambah lagi pengemis jalanan yang terkesan dijadikan profesi. Namun ada juga masalah yang sulit diduga dan diperkirakan, yaitu ancaman bencana alam. “Kalau semua ancaman itu terjadi, namun tidak ada yang berusaha mencari solusi dan menjalankan solusi dengan benar, tepat, optimal dan maksimal, mau jadi apa kedepannya? Bisa semakin kacau,” ucap Yakub dengan nada sesal.

Oleh sebab itu, Yakub menyarankan auntuk mengatasi itu semua salah satunya melalui penganggaran untuk penyelesaian masalah-masalah sosial yang ada. Memasuki proses pembahasan anggaran APBD-P 2014, besar harapan Yakub agar anggaran yang dialokasikan untuk permasalahan sosial melalui Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur dapat mengakomodasi kebutuhan dinas ini.

“Memang tetap perlu skala-skala prioritas untuk penganggaran, namun yang sifatnya urgent harus bisa diakomodir,” kata Yakub. (Humas DPRD Kaltim/adv/lia/met)