Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin melakukan monitoring vaksinasi demam berdarah dengue (DBD) di Kota Balikpapan sebagai upaya penanggulangan penyakit menular tersebut.
"Vaksinasi DBD sebagai upaya penanggulangan penyakit yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat utama di Indonesia," ujar Jaya di Balikpapan, Rabu
Tujuan Dinkes Kaltim melaksanakan monitoring sebagai pilot program vaksinasi DBD di Kota Balikpapan, karena merupakan wilayah endemis DBD yang setiap tahunnya dilaporkan terjadi kasus kematian akibat penyakit tersebut.
Menurut dia, pilot program vaksinasi DBD di Kota Balikpapan dimulai sejak 5 Desember 2023 di sekolah dasar terpilih, dengan target 10.000 murid kelas IV dan V.
Hingga saat ini, capaian vaksinasi DBD telah mencapai 59 persen yang telah dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Utara untuk 3.414 murid dan Balikpapan Tengah 2.436 murid.
Vaksinasi DBD ini, katanya, merupakan salah satu pilar strategi global penanggulangan DBD, selain gerakan "PSN 3M Plus", Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik, dan inovasi lokal lainnya.
"Kami berharap dengan vaksinasi ini, angka kejadian dan kasus kematian akibat DBD di Balikpapan dapat menurun," ujarnya.
Ia menjelaskan vaksin DBD yang digunakan dalam pilot program ini telah tersedia di Indonesia sejak tahun 2020 dan telah mendapat rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Namun, vaksin DBD belum menjadi program vaksinasi nasional yang digunakan sebagai strategi pencegahan.
Pihaknya berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Kesehatan, Komite Nasional Imunisasi (ITAGI), Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP-KIPI).
Kemudian juga berkoordinasi dengan perusahaan Takeda dan Biofarma, untuk memastikan kualitas dan keamanan vaksin DBD ini.
"Kami juga memantau kejadian ikutan pascaimunisasi dan kendala dalam pelaksanaan vaksinasi," tuturnya.
Dalam monitoring tersebut, Jaya Mualimin didampingi oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi Dinkes Kaltim, serta perwakilan dari pusat yaitu Prof Hinky Hindra Irawan Satari selaku Ketua Komnas PP KIPI Kemenkes RI, Julitasari Sundoro perwakilan dari ITAGI, Katimja Arbovirosis Kemenkes, Dinkes Balikpapan, Takeda, dan Biofarma.
