Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menyalurkan dana Rp615 miliar untuk bantuan permodalan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah itu dalam kurun lima tahun, terhitung 2019-2023.
Gubernur Kaltim Isran Noor di Samarinda, Senin, menjelaskan bantuan permodalan tersebut diberikan dalam upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat, apalagi dalam situasi ekonomi masyarakat terpuruk akibat pandemi COVID-19.
Ia mengungkapkan dana Rp615 miliar tersebut telah disalurkan kepada 443,409 pelaku UMKM se-Kaltim.
"Saat COVID-19 melanda, kami bersyukur ekonomi Kaltim tetap bisa tumbuh, karena saat itu kita kucurkan bantuan dana untuk pelaku UMKM," ucap dia di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim di Kota Samarinda.
Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini menyatakan senang dan bangga karena industri kreatif tumbuh, tak terkecuali UMKM.
"Semoga bantuan dana yang diberikan bisa bermanfaat bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM," ujarnya.
Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim Heni Purwaningsih menjelaskan penyaluran modal usaha tercapai 615,76 persen. Akumulasinya sejak 2019 hingga 2023 sebesar Rp615 miliar direalisasikan.
"Itu semua tidak lain perhatian dan kebijakan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi agar masyarakat ekonominya tumbuh, terutama pelaku UMKM," katanya.
Dia menyebutkan total nilai modal yang diberikan kepada masyarakat melalui bantuan sebagai modal usaha, yang bersumber dari APBD, APBN, dan swasta.
Data terakhir, sejak 2020 sekitar Rp291,14 miliar untuk 131.558 UMKM, berlanjut pad a2021 sebesar Rp250 miliar untuk 208.997 UMKM, sedangkan pada 2022 senilai Rp31 miliar untuk 51.427 UMKM, termasuk bantuan peralatan senilai Rp11 miliar.
Pada 2023 berjumlah 51.427 penerima dengan bantuan sebesar Rp30 miliar.
Pemprov Kaltim salurkan Rp615 miliar untuk modal pelaku UMKM
Senin, 25 September 2023 21:25 WIB
Saat COVID-19 melanda, kami bersyukur ekonomi Kaltim tetap bisa tumbuh, karena saat itu kita kucurkan bantuan dana untuk pelaku UMKM