Wagub Kaltim sebut inflasi pangan berdampak buruk bagi masyarakat

Samarinda (ANTARA) - Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Wagub Kaltim) Hadi Mulyadi mengatakan, inflasi pangan maupun bahan pangan yang tidak terkendali dapat berdampak buruk bagi masyarakat karena akan menurunkan daya beli sehingga semua pihak diminta menahan laju inflasi.

"Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kaltim dan TPID di kabupaten/kota, karena selama ini terus kompak dan aktif melakukan berbagai upaya sehingga inflasi di Kaltim tetap terjaga," ujar Hadi di Samarinda, Kamis.

Ia pun mengapresiasi komitmen TPID se Kaltim yang terus mengendalikan inflasi pangan dalam kerangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), sehingga inflasi Kaltim secara tahunan tetap berada di kisaran 3 persen.

GNPIP, lanjutnya, merupakan inisiatif strategis yang harus terus berjalan secara konsisten, sehingga semua pihak akan terus memberikan dukungan bersama untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Inflasi pangan merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga besar harapan kami terhadap peran TPID dalam menahan laju inflasi. Apalagi Bank Indonesia Kaltim juga memberikan dukungan penuh terhadap peran TPID," katanya.

Ia juga mengatakan bahwa slogan "Kaltim Berdaulat Pangan" merupakan gambaran terhadap komitmen untuk memastikan bahwa Pemprov Kaltim tidak hanya mandiri dalam produksi pangan, tetapi juga mampu menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau.

Pemprov Kaltim melalui instansi terkait, lanjutnya, bersama Bank Indonesia terus bersinergi guna pengendalian inflasi melalui kerangka 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).

Kerangka 4K tersebut dijalankan melalui berbagai program inovatif yang dicanangkan oleh pemerintah, termasuk TPID se- Provinsi Kaltim juga diajak terus solid agar inflasi tetap terkendali.

Senada dengan Hadi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Kaltim Budi Widihartanto juga menyatakan, peran TPID dalam mengendalikan inflasi selama ini cukup baik yang dibuktikan dengan kondisi inflasi dalam batas wajar.

"Pada Juli 2023 tingkat inflasi di Provinsi Kaltim tercatat melandai pada level 3,56 persen secara tahunan (yoy), lebih rendah jika dibandingkan dengan periode Juni 2023 yang sebesar 3,76 persen (yoy)," kata Budi.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat inflasi Kaltim tetap berada pada rentang target inflasi, yaitu 3 plus minus 1 (yoy), sejalan dengan terjaganya tingkat inflasi inti dan inflasi indeks harga konsumen (IHK) Nasional.

"Namun demikian, inflasi kumulatif di Kaltim hingga Juli 2023 yang telah mencapai 2,38 persen, perlu menjadi perhatian bersama agar inflasi untuk bulan-bulan berikutnya tidak melonjak," katanya.