Samarinda (ANTARA) -
Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) melakukan kajian terkait aktualisasi kebijakan penataan ruang wilayah pertahanan di daerah, khususnya di Provinsi Kalimantan Timur.
“Kami melihat Kaltim karena ditetapkannya sebagai ibu kota negara (IKN) baru menjadi salah satu provinsi yang strategis. IKN itu masih masuk Kalimantan Timur, jadi kami melihat bagaimana kesiapan Kaltim, dan bagaimana penataan ruang wilayah pertahanan di Kaltim khususnya untuk mendukung IKN,” kata Koordinator pelaksana fungsi kebijakan bidang pertahanan dan keamanan direktorat kebijakan bidang Polhukhankam BRIN Gerald Theodorus di Samarinda, Kamis.
Theo menjelaskan, kajian tersebut bertujuan untuk memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait dengan kebijakan penataan ruang wilayah pertahanan di daerah.
Lanjutnya, output dari kajian ini adalah policy paper atau naskah kebijakan yang akan dipakai terbatas oleh beberapa stakeholder terkait, seperti Mabes TNI, Kemenhan, Kantor Staf Kepresidenan, dan lain-lain.
“Kami juga sudah ke IKN dan melihat proses pembangunan di sana, bertemu juga dengan stakeholder terkait, dalam hal ini juga bertemu dengan gubernur,” ujar Theo.
Menurutnya, penting sekali melibatkan pemerintah daerah, khususnya DPRD Kaltim dalam pembangunan IKN.
Dituturkan Theo, DPRD memiliki fungsi legislasi, sebagai salah satu tempat pengadu dari masyarakat. DPRD tahu persis bagaimana kebutuhan masyarakat dan bagaimana kondisi di masyarakat khususnya untuk Provinsi Kaltim.
“Jadi kalau berbicara pembangunan IKN dari diskusi kami tadi siang itu yang disampaikan ke Ketua DPRD bahwa selama ini DPRD Provinsi Kaltim belum pernah dilibatkan atau diikutsertakan dalam penyusunan kebijakan IKN. Bahkan beberapa instansi untuk IKN pun belum pernah mengajak bicara DPRD Kaltim,” ungkapnya.
Theo berharap melalui kajian yang dilakukan oleh BRIN ini, dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana penataan ruang wilayah pertahanan di daerah, khususnya di Kaltim, dapat mendukung pembangunan IKN yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Kami berharap ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini. Kami juga berharap ada komunikasi yang baik antara instansi-instansi terkait dengan DPRD Kaltim sebagai wakil rakyat,” tuturnya.
