Kapolri Diminta Segera Tetapkan Kabareskrim

Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Sutarman diminta segera menetapkan Kepala Badan Reserse dan Kriminal yang saat ini posisi jabatan masih kosong.

"Kapolri ternyata tidak mampu bersikap tegas dan profesional. Terbukti sudah dua minggu jabatan Kabareskrim dibiarkan kosong," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane saat dihubungi Antara dari Balikpapan, Jumat.

Padahal posisi Kabareskrim sangat strategis, apalagi aksi penembakan misterius terhadap polisi hingga kini tak kunjung terungkap, katanya.

"IPW mendesak Sutarman agar menunjukan sikap profesional dan segera menetapkan siapa yang akan menjadi Kabareskrim. Sutarman jangan terombang-ambing dengan manuver pihak eksternal Polri," kata Neta.

Sutarman harus mampu menunjukan integritas dan kapabilitasnya. Dibiarkannya posisi Kabareskrim kosong menjadi hal aneh , sebab Wakapolri Komjen Pol Oegroseno pernah mengatakan Kabareskrim baru akan diumumkan pada Selasa pekan lalu, katanya.

"Kondisi ini seakan menunjukan bahwa Polri tidak solid pasca ditunjuknya Sutarman menjadi Kapolri. Tidak `berhasilnya Sutarman menunjuk Kabareskrim dalam waktu cepat menggambarkan adanya `pertarungan` yang hebat di internal Polri di kalangan elit-elit Polri," kata Neta.

"Petarungan" tersebut tidak sekedar tarik-menarik antar elit tapi juga sudah pada tahap ganjal-mengganjal jago masing-masing. Kondisi ini diperparah dengan sikap Sutarman yang kerap terlihat ragu-ragu, katanya.

"Untuk itu IPW mengimbau agar Sutarman bersikap tegas memilih satu dari sekian banyak perwira tinggi Polri yang potensial menjadi Kabareskrim," kata Neta.

Pantauan IPW ada enam calon kuat Kabareskrim yakni Komjen Pol Badroddin Haiti, Irjen Pol Anas Yusuf, Irjen Pol Putut Eko Bayuseno, Irjen Pol Arief Wahyudunadi, Irjen Pol Suhardi Alius dan Irjen Pol Ronny Sompie.

"Untuk menghindari konflik yang tajam antara elit Polri, sudah saatnya pencarian Kabareskrim dilakukan dengan uji kelayakan dan kepatutan di Wanjakti Polri yang terbuka untuk publik," kata Neta.

Polri bisa mendapatkan Kabareskrim tidak lagi atas dasar suka atau tidak suka pimpinan Polri, melainkan berdasarkan kualitas dan profesional kinerja sang calon, katanya. (*)