Samarinda (ANTARA) - Panitia khusus (Pansus) Investigasi Pertambangan DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim)dalam waktu dekat mendatangi sejumlah perusahaan tambang batu bara untuk menelusuri data terkait penyaluran Coorporate Social Responsibility (CSR) dan jaminan reklamasi lahan.
"Tim dibagi menjadi dua yakni tim pertama, mendatangi empat perusahaan tambang, yakni PT KPC, PT Indominco Mandiri, PT GAM, dan PT Indexim. Tim kedua, mendatangi perusahaan PT Kideco Jaya Agung dan PT Paser Prima Coal Indonesia (PPCI)," kata Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan M.Udin di Samarinda, Kamis.
Ia mengatakan, kunjungan tersebut merupakan tahap awal dan pada gilirannya sejumlah perusahaan tambang lainnya, mengingat banyaknya perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim.
Udin menjelaskan, Pansus Investigasi Pertambangan ingin menggali data secara detail dari perusahaan yang akan dikunjungi. Tim menggali terkait penyaluran CSR perusahaan kepada masyarakat selama tiga tahun sebelum peralihan kewenangan ke pemerintah pusat, dan data CSR hingga saat ini.
"Kami juga akan telusuri kewajiban perusahaan terkait jaminan reklamasi,” katanya.
Lanjut dia, berapa yang disetor ke pemerintah, gunanya untuk apa saja. Kemudian soal reklamasi yang sudah dilaksanakan apakah sesuai dengan komitmen mereka sebelum melaksanakan pertambangan dan sebagainya.
Sebelumnya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi pernah melontarkan pernyataan terkait penyaluran dana CSR perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim.
"Jangan sampai perusahaan tambang yang beroperasi di Kaltim justru memberikan dana CSR untuk membangun daerah lain," kata Wagub Hadi Mulyadi.
Dia mengungkapkan berdasarkan laporan di lapangan menyebutkan sejumlah perusahaan pertambangan telah memberikan dana CSR- nya secara besar- besaran kepada sejumlah Kampus di luar Kaltim.
Dana tersebut disalurkan antara lain sebesar Rp100 miliar kepada Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian Rp50 miliar untuk Universitas Indonesia (UI), dan Rp50 miliar untuk Universitas Gajah Mada (UGM).
"Universitas Mulawarman (Unmul) dan perguruan tinggi lain di Kaltim kok tidak ada. Jadi wajar sebagai masyarakat Kaltim menyuarakan itu dan hal ini patut dipertanyakan. Ini yang nyata di depan mata," ucap Hadi Mulyadi.
