Ketua DPRD: Pusat harus dengarkan aspirasi warga Kaltim

Samarinda (ANTARA) - Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengatakan berharap pemerintah pusat harus mendengarkan aspirasi masyarakat Kaltim, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang harus banyak melibatkan wargs lokal. 

"Tidak dilibatkannya DPRD dalam pembahasan pembangunan IKN membuat aspirasi masyarakat tidak tersampaikan secara maksimal, padahal keterlibatan masyarakat sangat penting," ujarnya saat menerima audensi pengurus DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kaltim di ruang kerjanya, beberapa hari lalu. 

Sejumlah hal yang dibahas dalam audensi tersebut antara lain dalam pembangunan IKN mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, minim melibatkan warga lokal, seperti Keputusan Presiden Nomor 123/TPA Tahun 2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Otoritas IKN. 

Dari lima Deputi Otorita IKN yang telah dilantik, hanya satu perwakilan Kaltim, sehingga perlu dipertanyakan, karena seharusnya kuota perwakilan warga lokal minimal harus dua orang, karena warga lokal lebih mengetahui persoalan dan punya misi maupun terobosan dalam menyelesaikan berbagai masalah. 

"Banyak masyarakat, akademisi, mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya tentang perwakilan warga lokal di IKN. Mereka tak ingin warga lokal menjadi penonton di daerahnya sendiri,” kata Hasan seperti dikutip dari laman resmi DPRD Kaltim. 

Oleh sebab itu, katanya, pemerintah pusat semestinya memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga lokal. Tidak hanya itu, perizinan pertambangan yang seluruhnya ditarik ke pusat juga membuat tambang ilegal semakin menjamur dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sementara itu, pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan GMNI Kaltim yang melakukan audiensi dengan Hasanuddin Mas'ud saat itu, berjumlah enam orang. 

Ketua DPD GMNI Andi Muhammad Akbar menyampaikan, pihaknya perlu berdiskusi ke DPRD Kaltim sebagai wakil masyarakat di sepuluh kabupaten/kota untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi Kaltim. (Ghofar/ Adv/ DPRD Kaltim