Samarinda (ANTARA) - Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman (Unmul) Muhammad Ikbal mengatakan bantuan langsung tunai (BLT) kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) wajib diberikan agar pengalihan subsidi dapat bermanfaat langsung oleh masyarakat setidaknya 2-3 bulan ke depan.
"Ada 236 ribu orang miskin di Kaltim sampai tahun 2022. Berdasarkan kalkulasi Kaltim akan mendapatkan alokasi BLT sebesar Rp218 miliar untuk tahun 2022 sebagai bagian dari alokasi BLT untuk bantuan kenaikan harga BBM," kata Ikbal di Samarinda, Kamis.
Dia menjelaskan, di tahun 2022 Indonesia dan dunia mengalami gejolak ekonomi yang cukup signifikan, khususnya karena adanya perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga minyak dunia.
Menurutnya, hingga 30 Agustus 2022 harga minyak dunia mencapai 102.97 USD per barrel dan hal itu menyebabkan tekanan bagi negara-negara di dunia. Akibat kebijakan harga minyak dunia yang meningkat , menyebabkan negara-negara menaikkan harga BBM lokal.
Ikbal menyebutkan, beberapa dampak akibat kenaikan harga minyak dunia tersebut menyebabkan peningkatan subsidi BBM yang cukup membebani APBN 2022 bahkan APBN 2023.
Dikemukakannya, untuk APBN 2022 , subsidi BBM angkanya mencapai Rp502, 4 triliun. Jika BBM tidak dinaikkan pemerintah, maka subsidi itu akan membengkak hingga sampai Rp200 triliun.
“Jika pemerintah menaikkan harga BBM, di satu sisi akan membebani daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin akan menjadi lebih berat. Untuk itu, BLT wajib diberikan guna meringankan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Ikbal menuturkan pengawasan terhadap barang-barang di pasar juga diperlukan karena dampak luasnya adalah peningkatan barang-barang di pasar, khususnya kebutuhan pokok dan biaya transportasi.
"Pemerintah wajib mengendalikan kenaikan harga agar bisa stabil. Jadi masyarakat tetap memiliki daya beli yang stabil dalam kehidupan untuk memenuhi ekonomi rumah tangga," ucapnya.
Ikbal menambahkan, satu hal yang harus diantisipasi pemerintah adalah jika melakukan kenaikan atau menaikkan harga BBM, khususnya pertalite maka dampak politiknya harus dipertimbangkan.
"Kenaikan harga BBM pasti akan terjadi gejolak di masyarakat kemudian dari DPR juga akan mendapat perhatian khusus , harus diantisipasi oleh pemerintah karena dampaknya cukup luas, baik dalam hal keamanan maupun dalam hal stabilitas ekonomi ," pungkasnya.
