DPRD Penajam Minta SKPD Genjot Penyerapan APBD

Penajam  (ANTARA Kaltim) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menggenjot penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2013.

Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Nanang Ali, Rabu menyatakan, hingga saat ini, penyerapan anggaran belum mencapai 30 persen, sementara sisa waktu pelaksanaan tersisa empat bulan lagi.

“Ini kan angka yang masih sangat kecil. Padahal kami harapkan agar sampai akhir tahun ini, penyerapan bisa mencapai 70 persen. Makanya kami minta SKPD untuk mengenjot penyerapan anggaran ini,” kata Nanang Ali usai melakukan pertemuan tertutup pertemuan dengan sejumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Rabu.

Pertemuan dilakukan kata Nanang Ali untuk membahas mengenai penyerapan anggaran di masing-masing SKPD, karena sesuai laporan yang diterima DPRD Penajam Paser Utara, penyerapan anggaran untuk seluruh SKPD belum mencapai 30 persen.

Menurut Nanang Ali, pertemuan itu bertujuan melakukan koordinasi dengan SKPD untuk mengetahuii kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga penyerapan anggaran sangat minim.

"Padahal, anggaran di APBD 2013 mencapai Rp1,6 triliun sangat cukup untuk membiayai proyek atau kegiatan yang telah disetujui untuk dilaksanakan," katanya.

Pada pertemuan tersebut, lanjutnya, sejumlah SKPD mengaku kendala yang mereka hadapi disebabkan pelaksanaan kegiatan proyek tidak lagi mencukupi dari sisi waktu karena proyek tersebut, masih harus melalui tahapan seperti lelang, sementara waktu sampai akhir tahun ini dinilai tidak mencukupi.

Selain masalah tersebut, kata Nanang Ali, persoalan belum adanya perencanaan untuk melaksanakan satu kegiatan juga menjadi kendala yang dihadapi SKPD.

“Ada juga yang sudah ada perencanaan, tapi itu tadi kendala adalah waktu yang tidak cukup,” ucapnya.

Bukan hanya persoalan proyek tambah politisi Golkar ini, masalah bantuan sosial (bansos) dan hibah juga masih terkendala sehingga tidak bisa disalurkan.

"Keterangan dari pejabat yang menangani bansos dan hibah menyebutkan, ada kesalahan dalam peraturan bupati (perbup). Saya belum mengetahui secara pasti kesalahan dalam perbup, bila ada masalah di perbup agar secepatnya bisa segera dilakukan perbaikan,” ujarnya.

Nanang Ali menegaskan, bila nanti dalam kegiatan proyek diperkirakan tidak bisa dilaksanakan, maka pihaknya akan mengalihkan atau mencoret pada pembahasan APBD Perubahan.

"Sehingga, anggaran tersebut bisa digunakan untuk kegiatan yang lain dan bisa dilaksanakan," ujarnya.
 
Sedangkan untuk target pembahasan APBD Perubahan, menurutnya, bulan ini segera digelar dalam rapat paripurna untuk penyampaian nota keuangan APBD Perubahan 2013. (*)