Penajam (ANTARA) - Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud menyerahkan bantuan 180 unit pompa air untuk petani sasaran yang merupakan paket konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG).
"Bantuan pompa air ini merupakan program dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan program dari Komisi VII DPR RI," ujar Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud (AGM) saat menyerahkan bantuan tersebut di Penajam, Selasa.
Sebanyak 180 unit pompa air ini tersebar pada empat kecamatan di PPU, sesuai dengan pengajuan maupun kelengkapan berkas yang dimiliki oleh masing-masing petani.
Diantara keunggulan pompa air BBG adalah lebih hemat dibandingkan menggunakan BBM. Namun jika petani akan menggunakan BBM pada pompa air tersebut juga bisa dilakukan, yakni dengan melepas saluran gas dan mengalihkan ke tabung BBM.
Keunggulan dari pompa air konversi BBM ke BBG tersebut, lanjutnya, bahkan bisa menghemat biaya bahan bakar hingga 30 persen, kemudian dapat menghasilkan energi yang bersih serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.
Pemerintah Kabupaten PPU, katanya, sangat bersyukur karena telah mendapatkan sejumlah bantuan berupa sarana pertanian, salah satunya adalah pompa air dari Kementerian ESDM dan Komisi VII DPR RI.
Bantuan yang telah diberikan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sehingga pada akhirnya mampu meningkatkan hasil lebih maksimal bagi para petani.
"Kami berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dijaga dengan sebaik-baiknya. Hal yang terpenting yang perlu saya sampaikan, bantuan ini jangan dijual, namun harus dirawat dengan baik agar pemanfaatannya tahan lama," ujar AGM.
Ia juga mengaku bersyukur atas bantuan yang telah diberikan kepada petani di PPU ini, sehingga atas nama pribadi maupun pemerintah kabupaten, ia mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian ESDM maupun komisi VII DPR RI.
Bupati PPU serahkan 180 unit pompa air BBG ke petani
Selasa, 21 Desember 2021 22:01 WIB
Bantuan pompa air ini merupakan program dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan program dari Komisi VII DPR RI