Pemprov Kaltim Dukung Pengembangan Transad

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Provinsi Kaltim sangat mendukung program pengembangan wilayah perbatasan melalui kegiatan Transmigrasi TNI Angkatan Darat (Transad) yang dilaksanakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

"Pada dasarnya kami sangat mendukung pengembangan kawasan perbatasan di Kaltim yang dilaksanakan Kemenakertrans melalui program Transad. Apalagi program ini akan membantu mewujudkan  perbatasan sebagai beranda republik," kata Gubernur Kaltim H Awang Faroek Ishak pada Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi TNI-AD Wilayah Perbatasan di Ruang Rapat Pangdam VI Mulawarman Balikpapan, Selasa (19/3).

Menurut  Gubernur, kegiatan Transad dapat dimaksimalkan dengan pengembangan kegiatan perkebunan di sepanjang perbatasan.  Khusus di Kabupaten Nunukan terdapat 19 perusahaan besar perkebunan kelapa sawit.

Dengan melibatkan perusahaan perkebunan di kabupaten perbatasan tersebut, maka masyarakat peserta program Transad dapat diberdayakan melalui kegiatan perkebunan plasma 20 persen dari kebun inti milik perusahaan maupun kegiatan lainnya.

Kegiatan Transad yang diintegrasikan dengan transmigran dari Pulau Jawa dan Bali perlu melibatkan penduduk setempat melalui program transmigran lokal sehingga pembangunan kawasan perbatasan tersebut mampu memberikan manfaat besar bagi masyarakat secara luas.

Selain itu, program Transad yang terdiri dari TNI AD dan transmigran daerah asal (Jawa/Bali) dengan masyarakat lokal menunjukkan komitmen pemerintah untuk memajukan kawasan perbatasan yang selama ini terisolir dan tertinggal.

"Tekad kita untuk menjadikan kawasan perbatasan sebagai beranda republik akan terwujud. Karena, pembangunan dan pengembangan kewilayahan akan dicapai dengan cepat dengan melibatkan lintas sektor," ungkap Awang Faroek.

Sementara itu Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Dicky Wainal Usman mengemukakan pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan di tiga kabupaten perbatasan di Kaltim merupakan bagian dari pengamanan kedaulatan wilayah NKRI.

"Kodam Mulawarman sangat mendukung pengembangan dan pembangunan kawasan perbatasan Kaltim melalui program Transad. Program ini harus dilaksanakan secara tuntas agar kesejahteraan masyarakat di perbatasan dapat diwujudkan," ujar Dicky Wainal Usman.

Diakuinya, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala utama pengembangan kawasan perbatasan.  Jalur transportasi masih mengandalkan sarana penerbangan udara yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

Keberadaan kawasan Transad di wilayah perbatasan akan sangat membantu   pengamanan daerah, terutama percepatan pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kutai Barat dan Malinau.

Apalagi lanjut Dicky, saat ini sudah terbangun pos lintas batas di kawasan perbatasan sebanyak 30 pos dari target 50 pos. Kawasan Transad akan menjadi bagian dari sabuk pengaman kawasan perbatasan NKRI.

Sedangkan Direktur Jenderal Pembinaan Pembangunan Kawasan (P2K) Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Jamalludin Malik menyebutkan pengelolaan kawasan perbatasan bersifat kompleks dan multidimensi.

"Pengelolaan kawasan perbatasan terkait dengan kepastian garis batas negara, kedaulatan, pertahanan dan keamanan, ketersediaan infrastruktur, mobilitas lintas batas, kelembagaan serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Jamalludin Malik.

Sehingga lanjutnya, kebijakan pemerintah dalam pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan secara komprehensif meliputi pendekatan keamanan (security approach), pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dan pendekatan lingkungan (environment approach).

Rakor Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi TNI-AD Wilayah Perbatasan Kaltim dihadiri jajaran Kodam VI Mulawarman, Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan serta Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan Pedalaman Daerah Tertinggal Kaltim Frederik Bid dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim H Ichwansyah serta Karo Kerjasama dan Penataan Wilayah Setprov Kaltim Tri Murti Rahayu. (Humas Pemprov Kaltim/yans/adv)