Pertamina setujui bentuk pangkalan elpiji di setiap desa di Kabupaten Penajam

Penajam (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) telah menyetujui rencana pembentukan pangkalan penjualan elpiji di setiap desa di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk mengantisipasi kelangkaan elpiji bersubsidi tabung ukuran tiga kilogram di daerah itu.


Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, Kuncoro saat ditemui di Penajam, Senin menyatakan, rencana pembentukan pangkalan elpiji di masing-masing desa disetujui Pertamina.

Pembentukan pangkalan penjualan elpiji pada tahun ini (2021) diutamakan di wilayah Kecamatan Sepaku.

"Hasil rapat bersama pihak agen dan Pertamina, penyebaran pangkalan elpiji di Kecamatan Sepaku baru ada 16 pangkalan," ujar Kuncoro.

Menyangkut jumlah pangkalan penjualan elpiji desa yang bakal dibangun menunggu hasil pemetaan wilayah yang sudah teraliri sambungan gas rumah tangga di wilayah Kecamatan Penajam sampai Waru.

Pertamina jelas Kuncoro, tidak dapat menambah kuota atau jatah tabung gas elpiji sebanyak 1,5 juta tabung per tahun untuk Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Jadi pengalihan jatah tabung gas elpiji ke wilayah kecamatan lainnya akan diambil dari daerah yang sudah teraliri sambungan gas rumah tangga," ucapnya.

"Kami masih menunggu pemetaan agen elpiji dan Pertamina, karena tidak akan ada penambahan kuota tabung gas jadi harus direlokasi dari daerah lain," tambah Kuncoro.

Diskukmperindag Kabupaten Penajam Paser Utara fokuskan pembentukan pangkalan penjualan elpiji di desa-desa di wilayah Kecamatan Sepaku terlebih dahulu, karena saat ini keberadaan pangkalan elpiji mayoritas berada di wilayah kelurahan.

Pembentukan pangkalan penjualan elpiji di setiap desa menjadi prioritas sebab sebagian masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pelosok, masih mengeluh kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi tabung ukuran tiga kilogram.

Wacana pembentukan pangkalan penjualan elpiji di setiap desa tersebut bakal dikelola Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa.ADV)