BUMDes Penajam didorong kelola pangkalan elpiji untuk kendalikan harga

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Kukmperindag Kabupaten Penajam Paser Utara, Bustam (Antaranews/Bagus Purwa)

Pangkalan penjualan elpiji yang dikelola BUMDes agar pendistribusian elpiji tiga kilogram merata dan penerapan HET (harga eceran tertinggi) lebih mudah diawasi,

Penajam (ANTARA) - Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, didorong mengelola pangkalan penjualan elpiji di wilayah masing-masing untuk lebih memudahkan pemerintah kabupaten setempat mengendalikan harga elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram.

"Kami dorong BUMDes kelola pangkalan elpiji agar lebih mudah kendalikan harga elpiji bersubsidi," ujar Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kukmperindag) Kabupaten Penajam Paser Utara, Bustam di Penajam, Selasa.

"Pangkalan penjualan elpiji yang dikelola BUMDes agar pendistribusian elpiji tiga kilogram merata dan penerapan HET (harga eceran tertinggi) lebih mudah diawasi," tambahnya.

HET elpiji bersubsidi tabung ukuran tiga kilogram di Kabupaten Penajam Paser Utara ditetapkan di wilayah Kecamatan waru dan Babulu Rp18.000 per tabung, di wilayah Kecamatan Penajam dan Sepaku Rp19.000 per tabung.

Sedangkan untuk wilayah tiga kelurahan terjauh di Kecamatan Penajam, yakni Kelurahan Jenebora, Gersik, dan Pantai Lango ditetapkan Rp22.000 per tabung.

Kabupaten Penajam Paser Utara jelas Bustam, memiliki 30 desa dan masing-masing desa memiliki BUMDes yang akan mendirikan pangkalan penjualan elpiji dan sudah diajukan kepada PT Pertamina (Persero).

PT Pertamina (Persero) baru menyetujui lima desa mendapatkan kuota elpiji bersubsidi tabung tiga kilogram untuk dijual di pangkalan elpiji yang dikelola oleh BUMDes tersebut.

Lima desa itu yakni, Desa Telemow, Bumi Harapan, Bukit Subur dan Desa Sumber Sari, sementara desa lainnya masih berproses untuk mendirikan pangkalan penjualan elpiji.

Untuk mendirikan pangkalan penjualan elpiji harus memenuhi syarat kata dia, di antaranya IMB (izin mendirikan bagunan), izin usaha, alat timbangan, alat pemadam kebakaran dan lainnya.

"Pengelolaan pangkalan elpiji desa diserahkan kepada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes untuk meningkatkan pendapatan desa," ucap Bustam.

Pembentukan pangkalan penjualan elpiji setiap desa menjadi prioritas sebab sebagian masyarakat khususnya yang tinggal di daerah pelosok, masih mengeluh kesulitan mendapatkan tabung gas melon.