Samarinda (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman (Unmul) dengan memberikan Pre Service Training pelayanan KB.
“Ini suatu hal yang baru dan pertama kali bagi Fakultas Kedokteran kerjasama fre service training yakni pelatihan pelayanan KB suatu kebutuhan bagi mahasiswa kedokteran nantinya akan terjun langsung di masyarakat,” kata Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Unmul, Drs Verry Asfirizal,M.Kes di Samarinda,Senin.
Menurutnya pre service training pelayanan KB sangat penting dimana seorang dokter harus memiliki kemampuan, skill dan potensi. Seperti diketahui bahwa pemasangan IUD dan Implan merupakan kompetensi dokter umum yang harus mereka dapatkan dan sebagai bekal bagi dokter-dokter muda yang magang di sejumlah rumah sakit di daerah.
“ Dengan adanya pelatihan ini, ilmu yang didapat para mahasiswa cukup lengkap dari teori hingga praktek langsung kepada pasien atau akseptor. Untuk itu kami sangat berterima kasih dengan BKKBN Kaltim dan semoga kerjasama ini terus berlanjut,” tuturnya.
Verry Asfirizal berharap kerjasama ini terus berlanjut bagi mahasiswa fakultas kedokteran Unmul ,mungkin tiga bulan sekali sesuai tahapan sebelum mereka terjun ke masyarakat.
Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim,Eli Kusnaeli mengatakan kerjasama pre-service training pelayanan KB merupakan upaya BKKBN sesuai dengan arahan BKKBN pusat untuk melakukan pelatihan sertifikasi pelayanan KB khususnya kontrasepsi IUD dan Implan.
“Ini adalah sumbangan Provinsi Kaltim untuk Indonesia , karena dokter muda yang masih mengukuti perkuliah di Unmul , setelah lulus nantinya menyebar bekerja dan melakukan pelayanan sudah tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
Dengan demikian lanjutnya, maka BKKBN lebih hemat dari aspek pembiayaan sehingga tidak lagi menghadirkan para dokter yang bekerja di lapangan di panggil untuk menguikuti pelatihan, tetapi sebelum selesai kuliah dokter sudah dilatih dan memiliki sertifikasi.
Eli Kusnaeli juga berharap dengan banyaknya para dokter dan bidan memiliki sertifikasi untuk pelayanan KB, maka akan mengurangi angka unmet need atau dimana kondisi mengisyaratkan keinginan pasangan usia subur (PUS) untuk mendapatkan pelayanan ber KB,namun tidak terlayani sehingga mereka memutuskan tidak menggunakan alat kontasepsi.
Menurutnya ada terget yang ditetapkan BKKBN pusat hingga tahun 2024 paling tinggi angka unmed need 7,4 persen dan saat ini masih berkisar pada angka 11 persen.
“Oleh karena itu di Provinsi Kaltim akses dan kualitas pelayanan, distribusi alat kontrasepsi diperkuat, sehingga calon akseptor dapat dilayani dengan baik oleh tenaga profesional dan tersertifikasi,” ujar Eli Kusneli.
