Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Timur (BKKBN Kaltim) optimistis pemda setempat bersama kabupaten/kota serius mengentaskan stunting, terbukti selama ini sudah mampu menurunkan prevalensi stunting.
"Selain optimis penanganan stunting tahun ini dan tahun-tahun mendatang, saya juga mengapresiasi atas komitmen dan keseriusan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kaltim dalam upaya pengentasan stunting selama ini," ujar Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Kaltim Sunarto di Samarinda, Selasa.
Apresiasi diberikan karena penanganan stunting di Kaltim selama ini bukan hanya oleh BKKBN dan instansi terkait, tapi juga melibatkan banyak pihak sehingga angka prevalensi stunting di daerah ini mengalami penurunan dari 23,9 persen pada 2022 menjadi 17,46 persen pada 2023.
Penurunan ini merupakan hasil kerja sama berbagai pihak, mulai dari Dinas Kesehatan, BKKBN, Dinas Pendidikan, desa, bahkan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan pun terlibat melakukan mitigasi.
Penurunan prevalensi stunting diperoleh dari kabupaten/kota yang tersebar di Kaltim, antara lain di Kabupaten Berau dari 21,6 persen pada 2022 menjadi 20,16 persen pada 2023, di Kota Samarinda dari 25,3 persen menjadi 19,92 persen, Balikpapan dari 19,6 persen menjadi 13,36 persen, dan Penajam Paser Utara dari 21,8 menjadi 14,1 persen.
Sebelumnya, saat giat Forum Koordinasi Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kaltim 2024 di Hotel Mercure Samarinda, ia mengatakan melalui forum tersebut dapat meningkatkan koordinasi seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan stunting.
Ia menjelaskan, penanganan stunting paling efektif saat dilakukan di tingkat desa dan kelurahan, karena secara kelembagaan dan hirarki merupakan paling dekat dengan masyarakat, termasuk peran aktif BKKBN di tingkat lokal juga merupakan kunci untuk mengurangi stunting secara signifikan.
Acara yang diinisiasi BKKBN pusat tersebut dirangkai dengan penyerahan dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan operasional keluarga berencana BOKB tahun anggaran 2024 kepada kabupaten dan kota se-Kaltim, diserahkan oleh Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus R.
Adapun DAK dan BOKB yang diserahkan antara lain untuk Kabupaten Kutai Barat Rp6,49 miliar, Mahakam Ulu Rp2,34 miliar, Berau Rp3,59 miliar, Kutai Timur Rp5,14 miliar, Kutai Kartanegara Rp7,92 miliar, Paser Rp3,52 miliar, serta Kota Samarinda memperoleh DAK dan BOKB Rp5,84 miliar.
