Penajam (ANTARA) - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jon Kenedi meminta instansi berwenang memaksimalkan sambungan air bersih program masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam kurun waktu lima tahun dengan pemasangan 2.000 sambungan rumah per tahun di daerah itu.
"Ditargetkan 10.000 sambungan air bersih MBR terpasang di wilayah Penajam Paser Utara lima tahun ke depan, per tahunnya Penajam Paser Utara dapat jatah 2.000 sambungan air bersih MBR," ujar politisi Partai Demokrat tersebut ketika ditemui di Penajam, Rabu.
Pemasangan sambungan air bersih murah tersebut dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaham Rakyat atau PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya.
Dengan adanya sambungan air bersih program MBR itu tegas Jon Kenedi, diharapkan jumlah masyarakat di wilayah Penajam Paser Utara yang mendapat akses air minum layak konsumsi meningkat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Tujuan hibah air minum dari Kementerian PUPR tersebut menurut dia, untuk meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat serta mendorong pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan air bersih.
"Jadi pemasangan sambungan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah harus dimaksimalkan dan tepat sasaran, sehingga layanan air bersih dapat merata di wilayah Penajam Paser Utara," tegas Jon Kenedi.
DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara juga meminta Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Air Minum Danum Taka meningkatkan layanan air bersih di daerah itu.
Legislatif kata Jon Kenedi, telah menganggarkan penyertaan modal Perumda Air Minum Danum Taka yang disalurkan selama lima tahun dengan besaran Rp12 miliar per tahun.
Anggaran Rp12 miliar tersebut rincinya, Rp6 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk program sambungan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah.
Sedangkan Rp3 miliar lanjut Jon Kenedi, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penajam Paser Utara untuk pengadaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
"Tapi saat ini anggaran Rp6 miliar itu menggunakan anggaran pemerintah kabupaten terlebih dahulu, nanti kalau sudah cair anggarannya dari pemerintah pusat baru dibayarkan ke pemerintah kabupaten," ucapnya.
