Bontang (ANTARA News Kaltim) - Wali Kota Bontang Adi Darma mengatakan, peluang kerja di sektor konstruksi terbuka lebar mengingat masih banyaknya proyek pengembangan pembangunan yang akan dilaksanakan di kota itu dalam beberapa tahun mendatang.
"Saat ini ada beberapa rencana pembangunan di Kota Bontang, di antaranya rencana pembangunan lingkar Kota Bontang menyisir tepi pantai yang menghubungkan Bontang dari ujung ke ujung," kata Adi Darma di Bontang, Rabu, dalam acara pembukaan Musyawarah Cabang (Muscab) II Gabungan Perusahaan Kontruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo).
Wali Kota menambahkan, wacana pembangunan lainnya adalah pembangunan Bandara Internasional di Bontang, rencana investasi pabrik tepung rumput laut dari pengusaha Jepang.
Selain itu, katanya, masih ada rencana investasi pembangunan pergudangan kapal tanker terapung atau "floating storage offloading" (FSO), yang bekerja sama dengan pengusaha Singapura.
Adi Darma kemudian menyoroti masalah rumput laut di Bontang, yang saat ini hanya dijual dalam bentuk mentah kering saja sehingga harga rumput laut anjlok. Jika semula rumput laut kering satu kilogram Rp14.000, saat ini harga jualnya hanya Rp6.000 per kilogram.
"Jika saja sudah terbangun pabrik tepung rumput laut maka harga rumput laut otomatis akan lebih baik lagi, tidak seperti sekarang ini anjlok tergantung pengepul atau tengkulak yang bebas menentukan harga," ujar Adi Darma.
Sementara itu, sejumlah pengusaha merasa optimistis mendapat kesempatan pekerjaan di Bontang.
"Karena pekerjaan tidak hanya berasal dari pemerintah kota Bontang saja, tetapi juga bisa mendapat pekerjaan dari dua BUMN PT Badak dan PT Pupuk Kaltim beserta anak perusahaan, termasuk pekerjaan di sekitar Bontang, seperti Sangatta, Kukar, Samarinda dan Balikpapan," kata perwakilan pengusaha anggota Gapeksindo, Ibrahim Sani.
Namun Ibrahim Sani yang lama berkecimpung di sektor kontruksi di Indonesia maupun luar negeri itu meminta perhatian pemerintah pusat agar lebih memperhatikan kondisi jalan trans Kaltim bagian utara.
"Masak sudah enam kali ganti presiden, kondisi jalan negara masih terus memprihatinkan dari tahun ke tahun padahal setoran Kaltim ke kas negara terbesar se-Indonesia. Jika dibiarkan terus-menerus terutama terkait jalan ini maka boleh jadi suatu saat bisa menuntut otonomi khusus seperti Papua dan Aceh," ujar Ibrahim. (*)
