Samarinda (ANTARA) - Ketua Ikatan Peminat dan Ahli Demografi Indonesia (IPADI) Provinsi Kalimantan Timur Prof Dr.Eny Rochaida mengatakan isu kependudukan memang tidak begitu menarik jika dibandingkan dengan isu ekonomi, sosial, politik dan infrastruktur terkait pemindahan Ibu Kota Negara ke Provinsi Kalimantan Timur.
“Padahal akan berpengaruh besar terhadap kependudukan yakni akan merubah posisi secara demografi berupa jumlah, persebaran dan komposisi dengan adanya pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim,” katanya saat mengisi acara dialog di Radio Suara Samarinda bersama anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub dan Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli, Rabu (4/9).
Pemindahan Ibu Kota Negara nantinya akan terjadi migrasi, perpindahan penduduk ke Kaltim, terutama usia produktif . Sementara di Provinsi Kaltim jumlah angka pengangguran relative lebih tinggi dibanding Provinsi lainnya di Kalimantan , hal itu harus diantisipasi dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Menurutnya jumlah penduduk di Provinsi Kaltim dalam waktu singkat akan bertambah dua atau tiga kali lipat dari jumlah sekarang, maka konsekuensinya harus dipersiapkan semua kebutuhan seperti, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan serta transportasi.
“Sebenarnya pemindahan Ibu Kota Negara identik dengan pemindahan penduduk, namun permasalahan itu nampaknya kurang menarik untuk dibahas dibanding isu-isu lainnya, padahal penduduk merupakan subjek dan objek dalam pembangunan,” katanya.
Lanjut Eny hal itu sama saja melalaikan untuk menuju kesejahteraan, seharusnya dipersiapkan dan menjadi PR baik pemerintah, legeslatif, akademisi dan semua pihak.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPRD Kaltim, Rusman Yaqub bahwa penduduk Kaltim saat ini kurang lebih 3,5 juta jiwa, jika Ibu Kota Negara pindah maka pertambahan penduduk menjadi dua kali lipat yakni menjadi 6 sampai 7 juta jiwa.
“ Pemindahan Ibu Kota Negara bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan dan infrastruktur tetapi juga pemindahan penduduk, sehingga Kaltim harus mempersiapkan diri,” katanya.
Menurutnya yang paling penting kedepan Kaltim dalam menyusun program pembangunan harus berdasarkan data kependudukan, karena selama ini tidak pernah dilakukan sehingga lepas sasaran dan dia berani mempertangungjawabkan pernyataan tersebut.
“Saya berani bertanggung jawab atas pernyataan saya bahwa selama ini perencanaan pembangunan tidak menggunakan data kependudukan, padahal BKKBN Kaltim telah menyediakan data-data kependudukan, namun tidak di gubris selama ini,” katanya.
Rusman juga optimis pemindahan Ibu Kota Negara ke Kaltim penduduknya mampu bersaing dengan para pendatang sepanjang dilakukan persiapan dari sekarang, artinya tidak sebatas retorika,statemen politik, narasi pidato, tapi action tidak ada.
Ia berharap semua berpikir untuk melahirkan program konkrit,sarana dan prasarana pendidikan harus diperbaiki serta melibatkan pihak swasta, sehingga SDM Kaltim mampu bersaing dengan para pendatang yang tentunya memiliki kemampuan dan keahlian.
Sementara Kepala Perwakilan Provinsi Kaltim, Eli Kusnaeli mengungkapkan bahwa perpindahan Ibu Kota Negara telah dipersiapkan pemerintah pusat seperti sector infrastruktur, lingkungan, keamanan sudah dipersiapkan.
“Saat ini isu pemindahan Ibu Kota Negara hiruk pikunya terkait pemindahan lokasi, fisik , sector keamanan dan lingkungan, namun kependudukan belum,” katanya.
Padahal menurutnya perpindahan ibu kota bukan hanya pusat pemerintahan, gedung, tetapi juga dibarengi dengan perpindahan penduduk yang cukup banyak, seperti PNS tentunya bersama keluarganya serta para pencari kerja.
Eli menjelaskan sesuai tugas dan fungsi BKKBN terkait pemindahan Ibu Kota Negara adalah mengutamakan pembangunan berwawasan kependudukan serta melakukan koordinasi membangun jejaring dengan semua mitra.
“Apapun yang dilakukan dengan pemindahan Ibu Kota Negara harus berdampak positif terhadap penduduk,” ujarnya.
