Palangkaraya, Kalimantan Tenga (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/ Bappenas) mengungkapkan jika ibu kota negara pindah ke Kalimantan maka lebih dari 50 persen wilayah Indonesia mengalami peningkatan arus perdagangan.
"Kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan, menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain. Keterkaitan ekonomi ibu kota baru dengan provinsi lain juga akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat.
Rudy menjelaskan bahwa di mana pun nanti ibu kota baru terpilih, Kalimantan akan mendapatkan dampak pertumbuhan secara kewilayahan yang sangat signifikan. Kementerian PPN/Bappenas telah mengukur dampak ekonomi pemindahan ibu kota dan melakukan pemodelan. Ada tiga kandidat, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Perpindahan ibu kota ke Kalimantan dapat menimbulkan pergerakan perdagangan dalam provinsi ibu kota baru dan antar provinsi di Indonesia yang akan bergerak sangat positif.
Hasil penilaian sementara Kalimantan Tengah sebagai calon ibu kota yaitu, pertama, luas deliniasi kawasan sekitar 401.364,16 hektar dan lokasi potensial sekitar 40.962,62 hektar. Kedua, kuantitas air permukaan diperoleh melalui dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama yaitu DAS Kahayan dan DAS Katingan.
Ketiga, daya dukung air tanah di lokasi deliniasi sebagian besar termasuk ke dalam kelas sedang.
Keempat, memiliki historis kebakaran hutan cukup banyak dalam kurun waktu 2015-2018, sehingga perlu menjadi perhatian. Titik lokasi kebakaran hutan banyak terdapat di sisi selatan dan tengah wilayah deliniasi yang merupakan guna lahan hutan rawa gambut primer dan sekunder.
Kelima, memiliki Pelabuhan Laut Sampit yang terletak jauh dari lokasi deliniasi sekitar 219 km, sementara Bandara Tjilik Riwut di Kota Palangkaraya sekitar 149 km dari lokasi deliniasi.
Keenam, dari aspek pertahanan dan keamanan, memiliki akses darat, udara, dan laut, meskipun akses laut melalui Pelabuhan Laut Sampit terletak jauh dari lokasi calon ibu kota negara.
