Balikpapan (ANTARA News Kaltim) - Kementerian Perindustrian (Kemenprin) terus mengupayakan Industri Kecil Menengah (IKM) naik kelas menjadi usaha yang memiliki standar ISO dan SNI.
Dengan demikian, hasil IKM memiliki nilai tambah dan dapat bersaing di pasar internasional, kata Dirjen Industri Kecil Menengah Kementerian Perindustrian Euis Saedah di Balikpapan, Selasa.
"Kami berharap IKM yang ada bisa naik kelas, dari mulai peningkatan mutu, biaya mutu waktu sehingga kompetensi mereka lebih baik lagi, dapat menopang industri besar, atau menjadi rangkaian dari basis industri," katanya.
Menurutnya pertumbuhan sektor industri sekitar 6 persen, sedangkan sektor IKM sedikit di bawah 6 persen. Namun dari sisi mutu dan diversifikasi usaha, IKM lebih baik dan Kemenperin terus mendorong IKM memiliki SNI dan ISO.
"Hal ini juga sebagai upaya menahan arus barang dari luar negeri. Karena itu, IKM harus memiliki standar mutu dan kualitas yang baik," katanya.
Tahun 2011 ini, kata Euis, pemerintah mengalokasikan Rp360 miliar untuk pengembangan IKM dan tahun 2012 sedikit mengalami penurunan.
Nilai Ekspor IKM, menurut dia, termasuk besar dan menggiurkan. Ekspor produk Fashion Kreatif IKM tahun lalu mencapai Rp9,2 miliar dolar AS.
"IKM fashion kreatif ini jadi lokomotif bagi gerbang IKM turunannya seperti tekstil, aksesoris, dan perhiasan," sebutnnya.
Karena itu, kata Euis, IKM juga diarahkan pengembanganya untuk mengisi IKM bidang jasa dan industry komponen atau logam.
"Yang ada sekarang ini memang masih didominiasi IKM kerajinan dan pangan, tentunya kedepan juga diarahkan pada IKM berbasis berbasis teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga mereka bisa jadi rangkaian industri besar yang ada di daerahnya," kata Euis.
Dari data yang ada, saat ini jumlah pelaku IKM sekitar 3,8 juta dengan pertumbuhan per tahun sekitar 5-6 persen dan jumlah tenaga kerja serta pelaku usaha dibidang IKM sebanyak 7,9 juta.
"Tahun lalu tumbuh sekitar 1 juta tenaga kerja dan pelaku usaha baru di IKM," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Kaltim, Awang Faroek, menyatakan kesediannya mengalokasikan sejumlah lahan Kawasan Industri Maloy (Kutim) untuk menjadi IKM sektor jasa dan ikutan lainya.
"Kayak di Wahau Kutim, Bengalaon itu sudah muncul IKM-IKM baru. Karena itu, saya minta pemkab/pemkot dukung dan fasilitasi keberadaan IKM di daerahnya," tambah Awang.
Sementara itu, Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Kaltim, Yadi Sabianoor, mengatakan saat ini keberadaan IKM banyak berada di Samarinda dan Balikpapan disusul Kukar dan Malinau.
"Itu seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk daerah itu, tapi kebanyakan masih IKM kerajinan dan makanan," katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian, Alex Retraubun, menilai keberadaan IKM membutuhkan sentuhan teknologi dan Inovasi, sehingga produknya dapat dihargai dan bersaing di level yang lebih tinggi.
"Karena itu, salah satu perhatian kementerian perindustrian adalah menyusun strategi pengembangan produk unggulan apa yang getol dilakukan oleh masyarakat di daerah," tetgasnya.
Menurut Ubun keberadaan IKM jika dibina secara serius oleh pemerintah pusat bersama-sama daerah dan swasta akan menurunkan angka kemiskinan.
"Untuk itu, IKM juga harus benar-benar memperhatikan kualitas yang dihasilkan agar sesuai standar. Apa yang dihasilkan masyarakat di daerah harus diolah lebih dulu, seperti kelapa sawit, rotan, rumput laut atau produk lainya," kata Ubun. (*)
