BPP Kaltim Bekali Petugas P2TP2A

Bontang (ANTARA News Kaltim) - Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP) Provinsi Kaltim akan membekali petugas dan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bontang sebelum mengukuhkannya.

"Kepengurusan P2TP2A Kota Bontang akan dikukuhkan pada Kamis (9/11), dan untuk memantapkan kepengurusannya pada Selasa besok (8/11) akan dibekali dulu dengan berbagai materi yang menunjang pelaksanaan tugas nantinya," kata Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kota Bontang, Sumiaty, di Bontang, Senin.

Ia menambahkan bahwa dalam kegiatan itu, melibatkan para pembawa materi antara lain Kabid Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra Hardiyana Muryani, Kasubid Perlindungan Perempuan Dra Dwi Hartini MPd, Plt Kasubid Perlindungan Anak Siti Mahmudah Kurniawati Psi.

Dijelaskan Sumiaty bahwa makin maraknya kasus yang menimpa perempuan dan anak, mendorong segera dilakukan pembentukan dan pengukuhan P2TP2A  di Bontang.

Kelembagaan ini sebagai upaya menangani para korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).  

P2TP2A Kota Bontang dipimpin Hj Najirah istri Walikota Bontang Adi Darma.  Kepengurusan P2TP2A mengandeng berbagai instansi lintas sektoral termasuk instansi vertikal.  
"Rupanya kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dilakukan oleh orang tua angkat, orang tua tiri bahkan orang tua kandung juga melakukan KDRT.  Contoh baru-baru ini ada pemerkosaan anak oleh bapak kandungnya," terang Sumiaty miris.

Dipaparkan Kepala BPPKB yang baru menjabat dua bulan ini, walau belum dilakukan pengukuhan, P2TP2A Kota Bontang telah melakukan banyak intervensi kasus yang menerima perempuan dan anak.

"Baru-baru ini kami memfasilitasi operasi lanjutan pada pasien komplikasi pasca melahirkan caesar Lelik Avidah yang Jumat (4/11) lalu meninggal tidak berhasil diselamatkan nyawanya," katanya.  

"Terus sebelumnya itu penemuan bayi yang dibuang ibu kandungnya dan sekarang sudah diadopsi penemunya.  Kasus hipersex yang dialami satu pasangan oleh suami kepada istri dan ada beberapa kasus lainnya," ujar Sumiaty menambahkan.  

Menurut dia bahwa kemajuan sebuah wilayah biasanya dibarengi dengan makin meningkatnya berbagai kasus sosial seperti KDRT serta perdagangan manusia (trafficking) yang sebagian besar korbannya adalah kaum perempuan dan anak-anak.

P2TP2A, katanya, diproyeksikan sebagai salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

"Dengan pengukuhan P2TP2A akan berdaya guna dan dapat berfungsi, sehingga hak-hak kaum perempuan dan anak dapat terpenuhi," pungkas Sumiaty yang menambahkan pasca pengukuhan akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman lintas sektoral dengan 11 kelembagaan lainnya di Kota Bontang serta sosialisasi ke sekolah dan kelurahan. (*)