Hetifah dorong pengembangan pariwisata Kaltim

Ujoh Bilang (Antaranews Kaltim) -  Anggota DPR RI Dapil Kaltim-Kaltara Hetifah Sjaifudian mendorong Pemprov Kaltim mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi lain yang kreatif, tidak terus mengandalkan sektor pertambangan dan migas yang tidak bisa diperbarui.

"Saya juga usulkan beberapa pengembangan pariwisata yang potensial untuk diterapkan di Kaltim, seperti wisata berbasis sungai, wisata edukasi, wisata budaya, bahkan bisa juga wisata tambang karena Kaltim banyak titik lahan eks tambang," ujarnya dihubungi dari Ujoh Bilang, Senin.

Hetifah yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang salah satunya membidangi urusan pariwisata ini, mengaku yakin bahwa peningkatan sektor pariwisata akan mampu memberi efek domino bagi pengembangan ekonomi masyarakat.

Apabila sektor pariwisata hidup dan terus berkembang, lanjutnya, maka sejumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga turut berkembang karena wisatawan pasti membutuhkan makan, minum, souvenir, dan aneka barang lain di sekitar lokasi wisata sehingga para pelaku UMKM juga turut menikmati hasilnya.

Ia menuturkan bahwa usulan tersebut ia sampaikan ketika mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kaltim yang digelar di Balikpapan, Senin ini.

Pelaksanaan Musrenbang digelar juga dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2019, sehingga kegiatan ini dinilai merupakan langkah strategis dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata dan upaya menuju pembangunan lebih terarah.

"Musrenbang itu kan untuk menyusun rencana ke depan, jadi saya mendorong Kaltim bisa meningkatkan sektor pariwisata. Apalagi alam yang terbentang di Bumi Etam ini sangat kaya akan budaya, jadi wisatawan dari dalam dan luar negeri harus dibuat tertarik mengunjungi Kaltim, " katanya menegaskan.

Musrenbang Kaltim 2018 diikuti sekitar 600 orang yang terdiri atas pejabat di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim, anggota DPR RI dan anggota DPD RI asal Kaltim, anggota DPRD Kaltim.

Kemudian bupati, wali kota se-Kaltim, rektor perguruan tinggi se-Kaltim, perwakilan BUMN, BUMD, tokoh masyarakat, dan perwakilan lembaga sosial masyarakat di Kaltim. (*)