Komisi X DPR RI mengajak Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam kebijakan 2024 dan tahun mendatang terkait standardisasi dan akreditasi perpustakaan, diarahkan ke Kalimantan Timur karena daerah ini sudah menjadi lokasi pindahnya Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Salah satu kebijakan utama Perpusnas 2024 terkait standardisasi dan akreditasi perpustakaan, alangkah baiknya difokuskan ke Kaltim agar ke depan bisa menjadi contoh daerah lain karena IKN ada di Kaltim," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian dihubungi dari Samarinda, Sabtu.
Jika standardisasi dan akreditasi diterapkan di sejumlah perpustakaan yang tersebar di kabupaten/kota di Kaltim, maka dapat mendukung masyarakat gemar membaca dan menjadikan perpustakaan makin berkualitas.
Sedangkan untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim saat ini telah terakreditasi A, menggambarkan baiknya tingkat pelayanan, kelengkapan koleksi buku, tingkat kompetensi pustakawan, jumlah kerja sama dengan pihak lain, dan sejumlah indikator lain yang berkaitan dengan standardisasi untuk perolehan akreditasi.
Saat ini di Kaltim terdapat 2.775 perpustakaan, 220 atau 7,92 persen diantaranya telah lulus akreditasi, atau sudah memiliki sertifikat akreditasi yang diterbitkan Perpusnas, baik perpustakaan yang dikelola provinsi, kabupaten/kota, perguruan tinggi, maupun perpustakaan sekolah.
Mengingat jumlah perpustakaan terakreditasi di Kaltim belum sampai 10 persen, maka Perpusnas diharapkan lebih banyak mengarahkan pembinaan di Kaltim, karena sangat penting menjadikan perpustakaan sebagai tempat transformasi inklusi sosial, dan menginspirasi daerah lain untuk mengikuti jejak Kaltim yang menjadi fokus dunia karena adanya IKN.
Hetifah yang juga Waketum Partai Golkar ini berharap berbagai program Perpusnas dapat terus mendukung terciptanya masyarakat yang gemar membaca, memiliki literasi tinggi, dan meningkatkan kreativitas dari sumber bacaan yang disajikan.
Ia juga mengatakan, saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2024 pada 14-15 Mei di Jakarta yang mengangkat tema “Menata Ulang Konsep dan Praktik Pembangunan Literasi”, ia pun menyampaikan ajakan untuk mengarahkan program standardisasi dan akreditasi tersebut diperbanyak di Kaltim.
"Perpustakaan di Kaltim sudah banyak yang berinovasi, mulai di provinsi, kemudian Kabupaten Berau, Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Paser, termasuk Penajam Paser Utara (PPU), sehingga inovasi mereka ini perlu penghargaan melalui standardisasi dan akreditasi sekaligus menjadi tolok ukur kinerja," katanya.
