Yusran Pensiun dari Politik setelah Gagal "Nyagub"

Penajam (Antaranews Kaltim) -  Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar menyatakan pensiun dari dunia politik setelah dipastikan gagal maju dalam pencalonan gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Timur 2018.

"Saya akan memanfaatkan waktu luang lebih banyak bersama keluarga setelah masa jabatan kepala daerah berakhir," jelas Yusran Aspar ketika ditemui di Penajam, Selasa.

Masa kepemimpinan Bupati Penajam Paser Utara Yusran Aspar bersama Wakil Bupati Mustaqim MZ akan berakhir pada Juli 2018.

Yusran Aspar gagal maju dalam Pilgub Kaltim setelah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mengeluarkan surat keputusan untuk mantan Bupati Kabupaten Kutai Timur Isran Noor sebagai bakal calon gubernur.

Selepas keluarnya keputusan DPP, anggota DPR RI periode 2009-2014 itu pun langsung memutuskan mundur dari jabatan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Kaltim pada 30 Desember 2017.

Langkah Yusran Aspar untuk maju Pilgub Kaltim semakin tertutup setelah dua partai politik yang sebelumnya diajak berkomunikasi, yakni Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengumumkan pasangan bacagub-bacawagub masing-masing.

Menurut Yusran, batal maju dalam pencalonan pilkada karena tidak mendapatkan dukungan parpol merupakan hal biasa dalam dunia politik yang penuh dinamika.

"Tidak ada masalah gagal maju dalam Pilkada Kaltim, karena itulah dinamika di dunia perpolitikan," ucapnya.

Sebagai kader Partai Gerindra, Yusran mengaku kecewa dengan keputusan DPP Partai Gerindra yang memberikan rekomendasi kepada bukan kader sendiri.

"Saya hanya sedikit kecewa, karena SK atau rekomendasi partai diberikan kepada Isran Noor yang bukan sebagai kader Partai Gerindra," ungkapnya.

Yusran Aspar mengaku bahwa informasi keluarnya rekomendasi dari DPP Partai Gerindra kepada Isran Noor masih kalah mendebarkan dibanding undangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka sosialisasi.

Bacagub Isran Noor yang didukung Partai Gerindra mendaftar sebagai peserta Pilkada Kaltim berpasangan dengan anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hadi Mulyadi serta dukungan koalisi dari Partai Amanan Nasional (PAN).

Koalisi ketiga parpol itu memiliki sebanyak 14 kursi di DPRD Kaltim, terdiri atas enam kursi milik Gerindra dan masing-masing empat kursi dari PKS dan PAN.(*)