Masa depan Kaltim di HKTI dan KTNA

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Sesuai komitmen Pemprov Kaltim dalam mendukung pertumbuhan ekonomi rakyat, maka pembangunan Kaltim harus berkelanjutan. Terutama di sektor pertanian dalam arti luas.

Mendukung pengembangan sektor tersebut, diperlukan dukungan semua pihak khususnya di bidang pertanian maupun ketahanan pangan, yaitu melalui Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA).

Juru Bicara Gubernur Kaltim yang juga Kabag Kehumasan Biro Humas Setprov Kaltim H Hendro Prasetyio mengatakan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak meyakini pertumbuhan ekonomi daerah ini berada di HKTI dan KTNA. Artinya, masa depan Kaltim menjadi tanggung jawab organisasi tersebut. Selain adanya dukungan sektor pariwisata.

"Gubernur meminta agar HKTI maupun KTNA bisa turun langsung ke rakyat. Demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian dalam arti luas," kata Hendro Prasetyio usai mendampingi Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak menerima Kunjungan Pengurus HKTI Kaltim periode 2011-2016 di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/12).

Pemprov Kaltim berharap di tangan HKTI dan KTNA petani hingga nelayan semakin sejahtera. Karena itu, HKTI maupun KTNA harus sering turun ke lapangan. Bukan hanya menjalankan tugas rapat maupun di kantor. Jika perlu pengurus HKTI maupun KTNA dapat mendukung pemasaran hasil produksi petani maupun nelayan."
"Karena itu, peran HKTI dan KTNA sangat diperlukan. Apalagi di era transformasi ekonomi. Diharapkan HKTI dan KTNA bisa mendukung pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor pertanian dalam arti luas,"katanya sesuai harapan Gubernur.

HKTI dan KTNA juga diminta dapat mendukung pengusaha sektor pertanian dan perikanan atau nelayan mengembangkan industri pengolahan. Contohnya baru-baru ini terbangun industri pengolahan karet di Samarinda. Diharapkan industri-industri pengolahan sektor pertanian maupun perikanan dan kelautan dapat dikembangkan di Kaltim melalui dukungan HKTI dan KTNA.

"Industri tersebut dimaksud agar produksi hasil pertanian maupun perikanan dapat diolah terlebih dulu sebelum dikirim ke luar daerah maupun ke luar negeri.  Harapan kita tidak ada ekspor produk kita dalam bentuk bahan mentah," tegas Hendro. (Humas Prov Kaltim)