Bojonegoro (ANTARA News) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa
meminta pemerintah desa aktif menyisir daerahnya untuk
pemutakhiran data warga miskin yang terus berubah guna memaksimalkan
bantuan sosial agar bisa tepat sasaran.
"Jika masyarakatnya pasif, maka pemerintah desa dan kelurahan yang
harus aktif jemput bola terus memperbarui data masyarakat miskin di
wilayahnya," kata Khofifah dalam release Kementerian Sosial yang
diterima Antara di Bojonegoro, Senin.
Berdasarkan data yang masuk itu, kata dia, akan menjadi rujukan untuk memperbarui data penerima bantuan sosial.
Pembaruan, lanjut dia, dilakukan melalui Sistem Informasi dan Konfirmasi Data (Siskada) dengan "user name" serta "password" dari
Kementerian Sosial.
"Dengan data yang ada maka masyarakat miskin yang memperoleh bantuan bisa tepat," katanya menegaskan.
Menurut Khofifah, jika bantuan sosial diberikan tepat sasaran maka
kemungkinan penurunan rasio ketimpangan semakin besar sehingga jumlah
penduduk miskin Indonesia semakin berangsur turun.
"Siskada ini diluncurkan pada Desember 2016 lalu, harapannya daerah
bisa secara mandiri meng-update data kemiskinan sesuai dinamika status
sosial ekonomi masyarakat," ujar Mensos.
Bupati Bojonegoro Suyoto memberi apresiasi positif kepada Siskada
yang dianggap sebagai terobosan Kemensos dalam upaya mengakhiri bansos
salah sasaran.
Dengan Siskada, lanjutnya, proses pembaruan data kemiskinan di
daerah menjadi lebih cepat, sehingga meminimalisasi bansos tersebut
diterima oleh mereka yang tidak berhak.
"Ada proses cek dan kroscek data antara pemerintah pusat dan daerah. Jadi kalau salah bisa langsung diketahui," ujarnya.
Ia mengatakan bantuan sosial yang digulirkan Kemensos turut
berkontribusi terhadap penurunan tingkat keparahan dan kedalaman
kemiskinan di Bojonegoro.
Bahkan indeks tingkat ketimpangan di daerahnya terendah se Jawa Timur, dengan angka 0,24.
"Bansos saat ini jauh lebih tepat sasaran, sehingga kemungkinan
masyarakat miskin untuk jatuh lebih miskin semakin kecil," ujarnya.
Ia juga menambahkan di daerahnya juga dilakukan berbagai untuk
memberikan bantuan kepada warganya mulai pemberian bantuan biaya
pendidikan bagi mahasiswa yang menyelesaikan skripsi Rp2 juta.
Selain itu, juga pemberian bantuan pendidikan kepada siswa SLTA
yang besarnya Rp2 juta per siswa, sebagai usaha untuk mencegah anak
putus sekolah.
Di Bojonegoro, Mensos Khofifah Indar Parawansa memberikan bantuan
sosial program keluarga harapan (PKH) nontunai kepada warga penerima
manfaat, selain juga mengunjungi Ponpes Al Fatimah di Desa Sukorejo,
Bojonegoro. (*)
Pemerintah Desa Diminta Aktif Data Warga Miskin
Senin, 6 Maret 2017 13:35 WIB