Wabup Kutai Kartanegara Minta Penanggulangan Kemiskinan Terintegrasi

Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Wakil Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Edi Damansyah meminta upaya penanggulangan kemiskinan di daerah setempat lebih terkoordinasi dan terintegrasi agar hasilnya optimal.

"Saya ingin ke depan ada perubahan yakni lebih terkoordinasi dan memahami dengan baik penyebab kemiskinan itu, sehingga mudah bagi jajaran Pemkab Kutai Kartanegara bersama dunia usaha dalam menanggulanginya," ujar Edi Damansyah, pada rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kutai Kartanegara, di Tenggarong, Selasa.

Edi Damansyah yang juga Ketua TKPK Kutai Kartanegara mengatakan penting untuk mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kemiskinan, karena daerah itu terbagi dalam tiga zona, yakni hulu, tengah dan pesisir, yang masing-masing zona sangat berbeda karakteristiknya.

"Misalnya, penyebab kemiskinan di Kecamatan Samboja berbeda dengan di Maura Wis, sehingga tidak bisa dipandang secara umum, harus sesuai karakteristik wilayah," katanya.

"Mengetahui penyebab kemiskinan per wilayah itu penting untuk memudahkan pemerintah kabupaten dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan," jelas Edi Damansyah.

Ia berharap rakor melahirkan pokok pikiran yang menjadi pilar untuk dijabarkan secara konkrit tentang pengentasan kemiskinan, termasuk di dalamnya siapa melakukan apa dan dimana.

Ke depan, lanjut wabup, rakor TKPK tidak hanya dilakukan hanya satu kali dalam setahun, namun bisa dilaksanakan kapan saja, sehingga hal-hal yang menjadi kendala dapat dicarikan solusinya.

Panitia Rakor TKPKbJane AR Nazaruddinbmengatakan rapat dilaksanakan untuk menyamakan persepsi dan pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan, meningkatkan penguatan tugas dan fungsi TKPK, mengevaluasi kinerja program penanggulangan kemiskinan, mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi dalam pendataan, perencanan, penganggaran, pengawasan program penanggulangan kemiskinan.

Rakor juga untuk membangun sistem, mekanisme dan prosedur penanggulangan kemiskinan secara terpadu, profesional dan berkelanjutan.

"Kami juga berharap melalui rakor TKPK dapat meningkatkan koordinasi upaya kerja sama kemitraan lintas sektoral dan meningkatkan efektifitas percepatan penanggulangan kemiskinan," ujar Jane.

Narasumber pada rakor tersebut adalah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, DIrektorat Penanggulangan Kemiskinan dan Kesejahteraan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, Direktorat Pemberdayaan Sosial, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial, serta Pusat Studi Ekonomi Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada, dan dari Universitas Darma Persada Jakarta.

Rakor tersebut diikuti, para Asisten, Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan pemangku kepentingan lainnya terkait TKPK Kutai Kartanegara.(*)