Masyarakat menilai Jamkesda masih sangat dibutuhkan. Terlebih program BPJS yang merupakan program andalan dari pemerintah hingga saat ini masih dirasakan kurang memberikan pelayanan, terlebih birokrasi penggunaannya.
Melalui reses tersebut warga berharap pemerintah dapat merumuskan pola pengganti Jamkesda jika memang akan dihapuskan. Karena sebagian besar warga yang ada di perumahan PKL tersebut hingga kini masih menggunakan jaminan kesehatan tersebut.
Di hadapan masyarakat yang hadir pada saat reses, Edy mengakui jaminan kesehatan merupakan harapan masyarakat. Ia mengatakan Jamkesda merupakan kebijakan dari kepala daerah. Di saat pemerintah pusat mengeluarkan program kesehatan yang lain yaitu BPJS.
"Legislatif saat ini telah merumuskan solusi agar Jamkesda tetap berlaku di masyarakat. Mungkin dengan cara mengombinasikan program Jamkesda dan BPJS. Kesejahteraan masyarakat sangat penting. Apalagi sektor kesehatan merupakan sektor prioritas dalam pelaksanaan anggaran pusat maupun daerah," katanya.
Masalah infrastruktur juga menjadi keluhan warga, terutama masalah jalan yang masih banyak berlubang sehingga sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Tak hanya infrastruktur, aspirasi fasilitas tempat ibadah pun tak lepas dari penyampaian masyarakat setempat.
Karena hingga saat ini tempat ibadah di daerah tersebut belum mendapatkan bantuan. Padahal sudah sejak lama pengurus maupun masyarakat telah mengusulkan bantuan tersebut kepada pemerintah.
Mananggapi aspirasi dari masyarakat Ketua Komisi II tersebut menyatakan akan semaksimal mungkin memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya permasalahan yang terjadi di Samarinda tidak semuanya dapat terakomodasi. Tentunya banyak yang harus dilakukan ke depan, termasuk menyampaikan langsung apa yang menjadi keluahan dari masyarakat khususnya di daerah Sungai Kapih.
"Sudah menjadi tangguang jawab saya selaku wakil rakyat untuk bertanggung jawab atas semua aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ke depan bersama anggota dewan yang lain saya akan berkomunikasi soal semua keluhan serta usulan untuk segera disampaikan kepada pemerintah agar segera ditindaklanjuti," ucapnya. (Humas DPRD kaltim/adv)
Editor : Didik Kusbiantoro
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
