Presiden Minta Harga Daging Rp80.000/kg sebelum Lebaran

Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta agar harga daging sapi berada di bawah Rp80.000/kg sebelum Lebaran tahun ini.

"Tiga minggu lalu saya perintahkan menteri-menteri, caranya saya tidak mau tahu, saya minta sebelum Lebaran harga daging harus di bawah Rp80.000," kata Presiden Jokowi dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan 2016 yang digelar di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Jalan Ring Road Selatan Ngebel, Taman Tirto, Bantul, Senin.

Ia mengatakan, jika di negara lain harga daging bisa di bawah Rp80.000 maka Presiden yakin hal itu bisa terjadi di Indonesia.

Misalnya saja, Presiden mencontohkan harga daging di Singapura atau Malaysia berkisar Rp50.000 hingga Rp55.000 per kg di tingkat ritel, padahal di Indonesia bisa sampai Rp120.000-Rp130.000 bahkan mencapai Rp150.000/kg menjelang Lebaran.

"Tidak usah di bawah Rp55.000 di bawah Rp80.000 saja, menteri-menteri pada pusing semua," katanya.

Menurut dia, jika di negara lain hal itu dimungkinkan maka seharusnya di Indonesia bisa dilakukan.

"Kalau di negara lain bisa kita juga seharusnya bisa, ini mau tidak mau, niat tidak niat hanya itu saja," katanya.

Namun ia mengaku hal itu memang bukan persoalan yang gampang diurai karena persoalan serupa telah dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa sejak lama.

Presiden ingin sesuatu yang buruk yang telah dianggap biasa itu harus dibongkar dan dijungkirbalikkan.

Ia menegaskan perlunya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sudah sangat ketinggalan dengan ongkos transportasi dan biaya logistik di Indonesia bisa sampai 2,5 kali lipat di negara lain.

Selain itu waktu bongkar muat di pelabuhan di Indonesia rata-rata masih 7 hari bahkan bisa mencapai tiga pekan padahal di Singapura hanya perlu waktu sehari dan di Malaysia hanya dua hari.

"Dwelling time harus dipotong agar paling tidak di bawah tiga hari baru bisa bersaing kalau tidak sampai kapan pun tidak mungkin bisa bersaing," katanya.

Pembangunan infrastruktur itulah yang menurut Presiden akan menjadi jalan keluar bagi persoalan biaya logistik yang tinggi tersebut. (*)