Muskerwil Rekomendasikan NU Kaltim Netral pada Pilkada

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Peserta Musyawarah Kerja Wilayah I Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Timur merekomendasikan organisasi sosial keagamaan itu untuk bersikap netral pada pemilihan kepala daerah serentak di daerah itu.

"Forum Muskerwil I PWNU Kaltim mengamanatkan agar dalam suasana pemilihan kepala daerah serentak 2015, 'Jam'iyah' (organisasi) menjaga netralitas dengan tetap menghargai hak politik warganya yang ikut berpartisipasi pada pemilihan itu," ungkap Wakil Ketua PWNU Kaltim, KH Boechoeri Noer, di Samarinda, Minggu.

Muskerwil I PWNU Kaltim yang dibuka Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj (9/10) berakhir Sabtu (10/10) itu melahirkan rekomendasi penting baik bersifat internal maupun eksternal.

"Sekalipun ada kader yang maju sebagai calon kepala daerah, secara organisasi NU harus menjaga netralitasnya," katanya.

Selain merekomendasikan kepada seluruh pengurus NU se-Kaltim untuk menyikapi pilkada serentak, peserta Muskerwil I PWNU Kaltim secara seksama melakukan gerakan "Haroqah Difaiyah" (gerakan pencegahan) terhadap gerakan transnasional yang kian agresif yang dianggap bisa melunturkan semangat kebangsaan, khususnya umat Islam di Indonesia.

"Semakin maraknya aliran keagamaan dengan gaya yang radikal dikhawatirkan merusak tatanan berbangsa dan beragama di Indonesia, sehingga NU perlu merespons secara serius, salah satunya dengan menyolidkan barisan untuk kepentingan bangsa," ujar Boechoeri Noer.

NU Kaltim, tambah Boechoeri Noor, akan segera memperbaiki manajemen dakwah yang selama ini sudah dijalankan agar lebih melakukan penguatan terhadap nilai-nilai "Ahlussunnah wal Jama`ah" yang lebih masif dan intensif kepada seluruh lapisan masyarakat muslim, khususnya di Kaltim.

Muskerwil I PWNU Kaltim juga menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah daerah yakni, menjalankan roda pemerintahan yang bersih amanah dan bermartabat efektif dan bermartabat, lebih tegas dan efektif memberantas penyakit masyarakat yg sangat mengancam nilai-nilai kemanusiaan dan nasib masa depan bangsa.

"Seperti masih maraknya penggunaan narkoba, perjudian dalam bentuk apapun, prostitusi, pornografi dan porno aksi serta tindakan kriminal seperti pencurian perampokan yang semakin mencemaskan," kata Boechoeri Noer.

Pemerintah daerah di Kaltim, tambahnya, diminta meningkatkan pembangunan karakter bangsa dan merealisasikan gerakan revolusi mental pada segala aspek kehidupan, mewaspadai segala bentuk gerakan radikalisme, terorisme dan juga gerakan yang mengarah kepada lunturnya nilai-nilai kebangsaan dan keutuhan NKRI, lebih memperhatikan keberadaan pendidikan swasta sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia, khususnya pendidikan di lingkungan NU serta memperhatikan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan di pondok pesantren di Kaltim.

"Hasil Muskerwil I PWNU Kaltim juga meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan pondok pesantren mulai dari madrasah diniyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan madrasah aliyah," ungkap Boechoeri Noer.    (*)