Legislator Kaltim: Perlu Kebijakan Tuntaskan Masalah Kota

Samarinda (ANTARA Kaltim) - Anggota DPRD Kalimantan Timur Muhammad Adam menyatakan perlu kebijakan tegas dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengatasi berbagai permasalahan perkotaan seperti maraknya gelandangan, pengemis, anak jalanan dan pengamen yang meresahkan masyarakat.

Menurut Adam di Samarinda, Senin, keberadaan sejumlah anak jalanan itu, setidaknya telah membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat terganggu, karena tidak jarang praktik yang mereka lakukan ada unsur pemaksaan.

"Fraksi Hanura menyambut baik Raperda terkait anak jalanan ini karena keberadaan gepeng, anjal dan pengamen meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum. Masyarakat menjadi kurang leluasa menikmati fasilitas umum secara nyaman apalagi untuk bersantai," kata Muhammad Adam.

Ia membeberkan, pemaksaan untuk memberikan rupiah kerap terjadi antara pengamen dan masyarakat yang sedang bersantai mengunjungi beberapa sudut lokasi santai.

Tak jarang, oknum gepeng dan anajal itu dengan sengaja menggores kendaraan/mobil secara diam-diam atau bahkan memaksa dengan menarik-narik baju pengendara roda dua jika tidak diberikan uang.

"Sungguh ironis, kemiskinan dalam keluarga merupakan akar dari gelandangan dan pengemis jalanan. Perubahan ekonomi lebih baik keluarga diharapkan agar permasalahan kota seperti ini dapat teratasi dengan mudah," pungkasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim ini menambahkan, semakin menjamurnya para pengemis maupun gelandangan disebabkan oleh dua faktor yakni pemerintah dan masyarakat.

Pertama, pemerintah kurang tegas dan cepat mengendalikan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang seolah-olah tutup mata membiarkannya.

Kedua, masyarakat dinilai hingga kini masih sering memberikan uang dengan alasan rasa kemanusiaan dan rasa kasihan terhadap para PMKS.

"Peran pemerintah dalam membina PMKS harus jelas. Sanksi atau denda kepada masyarakat yang memberi uang kepada pengemis dan anak jalanan harus betul-betul dilaksanakan dan diterapkan dengan tegas tanpa ada alasan pengecualian," imbuh Adam.(*)