RSUD AM Parikesit Tenggarong Terapkan Aplikasi "Simari"

Tenggarong (ANTARA Kaltim) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aji Muhammad Parikesit Tenggarong, Kutai Kartanegara, menerapkan Sistem Informasi Menajemen Admisi Rawat Inap (Simari) agar masyarakat dapat mengetahui ketersedian tempat tidur kosong untuk rawat inap.

"Sejak diluncurkan pada pertengahan Juli 2015, Simari telah digunakan sehingga masyarakat bisa mengetahui apakah masih ada tempat tidur kosong di RSUD AM Parikesit yang di Tenggarong atau di Tenggarong Seberang," ungkap Direktur RSUD A M Parikesit dr Martina Yulianti, dihubungi di Tenggarong, Rabu.

Dengan Simari kata Martina Yulianti, urutan antrean untuk mendapatkan tempat tidur perwatan, lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Simari juga menurut Martina Yulianti, mendorong perbaikan kualitas budaya perilaku melayani pegawai sehingga lebih bertanggung jawab dan bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Hal itu diharapkannya dapat mengurai benang kusut dalam hal sulitnya mendapat tempat tidur di RSUD AM Parikesit dan pada akhirnya menuju sasaran reformasi birokrasi dalam hal perbaikan kualitas perlayanan publik serta menunjang Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Untuk dapat menggunakan Simari, masyarakat dapat mengunjungi website http://www.rsamp.id/, lalu membuka menu layanan Simari," kata Martina Yulianti.

Selain itu tambahnya, RSUD AM Parikesit sedang menyusun buku panduan berobat yang akan memberikan informasi kepada pasien mengenai alur rawat jalan, rawat inap, alur pasien dengan jaminan seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

"Kami juga membuka ruang pengaduan dan membuka `social discourse` di sosial media serta survei kepuasan konsumen," ujar Martina Yulianti.

RSUD AM Parikesit lanjut Martina Yulianti, juga mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi melalui "website".

Ia mengatakan, pengembangan sistem pelayanan secara "online" merupakan bagian dari determinisme teknologi yang memungkinkan terjadinya proses demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dan memungkinkan terjadinya interaksi komunikasi yang intens dan berkualitas untuk publik.

Hal tersebut menurut Martina Yulianti, sebagai upaya mewujudkanan Zona integritas, yang merupakan bagian dari reformasi birokrasi.

"Kami berkomitmen menjadi bagian dari perubahan untuk meraih agenda reformasi demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan berkeadilan, untuk meningkatkan kualitas layanan publik," ungkap Martina Yulianti.    (*)