Balikpapan (ANTARA Kaltim) - Sebagian warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, memilih membeli elpiji tabung 3 atau 12 kilogram langsung ke pangkalan dan agen yang ditunjuk Pertamina, tidak lagi terpaku menunggu pengecer mengadakan pasokan.
"Seperti di Jalan Martadinata Balikpapan ada agen elpiji yang selalu ramai diantre masyarakat. Oleh agennya diatur satu orang paling banyak beli dua tabung saja," kata Senior Supervisor Marketing Operation Region (MOR) VI Kalimantan PT Pertamina, Andar Titi Lestari di Balikpapan, Selasa..
Menurut Lestari, hal seperti itu, yaitu menjual langsung kepada masyarakat adalah hak agen atau pangkalan yang bersangkutan, karena Pertamina hanya mengatur wilayah pemasaran. Selama gas yang dijual masih sesuai dengan peruntukan wilayahnya, maka praktik itu sah saja.
Pertamina MOR VI memberi warna tertentu pada plastik pembungkus segel klep setiap tabung. Untuk tabung yang beredar di Balikpapan segel dibungkus plastik warna biru.
Selain berwarna biru, tabung elpiji itu dipastikan bukan untuk wilayah Balikpapan, seperti untuk Kabupaten Kutai Kartanegara yang segelnya dibungkus plastik warna hijau.
"Elpiji sering kosong di pengecer maka kami antre aja langsung ke sini," kata Teguh, warga Jalan Martadinata, yang membeli dari agen elpiji di jalan tersebut.
Pengecer elpiji seperti warung dan toko sering beralasan tidak mendapat jatah dari agen bila sudah berhari-hari kehabisan pasokan, sehingga masyarakat berinisiatif untuk mendatangi langsung agen atau pangkalan.
Apalagi membeli langsung di pangkalan benar-benar mendapatkan gas sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang dikeluarkan Wali Kota Balikpapan, yaitu Rp16.000 untuk elpiji 3 kg.
"Di tingkat pengecer kan, mesti sudah ada SK Wali Kota yang mengatur HET, tetap saja kita tidak bisa mencegah hukum pasar," tambah Andar Titi Lestari.
Ia menambahkan di wilayah pinggiran kota, seperti Kelurahan Karang Joang di Balikpapan Utara atau Teritip, Balikpapan Timur, elpiji 3 kg ada yang dijual Rp20.000 per tabung. Namun, selama masyarakat terlayani dan harga masih dalam batas kewajaran, kondisi itu masih bisa dimaklumi. (*)
