TNI di Penajam Pantau Harga Pupuk Bersubsidi

Penajam (ANTARA Kaltim) - Komandan Kodim 0913 Penajam Paser Utara, Letkol Czi Adi Suryanto memerintahkan seluruh Bintara Pembina Desa di daerah ini ikut memantau harga pupuk bersubsidi untuk membantu para petani.

"Ada laporan yang kami terima bahwa harga semua jenis pupuk besubsidi mengalami kenaikan dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Ini tentu memberatkan para petani sehingga saya perintahkan Babinsa ikut memantau harga pupuk bersubsidi," ungkap Adi Suryanto, di Penajam, Selasa.

Kodim Penajam Paser Utara kata Adi Suryanto sudah melakukan pertemuan dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) untuk mengetahui proses pendistribusian pupuk bersubsidi, mulai dari produsen, distributor sampai kepada para petani.

Setelah melakukan pertemuan dengan KP3 tersebut, lanjut Adi Suryanto, akan mengundang distributor pupuk bersubsidi serta kelompok tani untuk mengetahui kendala yang terjadi terkait proses pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut.

"Kami harus mengetahui proses pendistribusian secara detail. Jangan sampai ada kendala pendistribusian pupuk bersubsidi, itu yang dapat merugikan para petani dan terjadi gejolak," katanya.

"Sebagai personel TNI, harus bisa memberikan rasa aman dan membantu baik kepada para petani maupun distributor sehingga target swasembada pangan yang diprogramkan pemerintah pusat dan provinsi serta kabupaten dapat direalisasikan," ujar Adi Suryanto.

Berdasarkan pengamatan Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, HET pupuk urea Rp90 ribu dinaikkan menjadi Rp93.700 per karung.

"Rata-rata kenaikan harga semua jenis pupuk bersubsidi berkisar dua persen per karungnya," ungkap Kepala Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara, Surito Widarie.

Untuk mengatasi kenaikan harga pupuk bersubsidi tersebut, ia mengusulkan agar dalam penetapan HET, pemerintah pusat harus melihat kondisi geografis suatu daerah sehingga penentuan HET pupuk bersubsidi itu sudah termasuk ongkos angkut, berdasarkan letak geografis masing-masing daerah.

"Letak geografis di Kalimantan Timur tidak sama dengan pulau lainnya sehingga kami mengusulkan melalui pemerintah provinsi agar penetapan HET pupuk bersubsidi oleh pemerintah pusat berdasarkan zona atau wilayah," ujar Surito Widarie.    (*)