Berau, Kaltim (ANTARA) - Bupati Berau, Kalimantan Timur, Sri Juniarsih Mas menyatakan bahwa penyerahan surat keputusan kepada 1.546 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu merupakan salah satu upaya mendukung percepatan pembangunan di wilayah setempat.
"Semua SK yang diserahkan hari ini merupakan hal penting untuk mendukung percepatan berbagai program pembangunan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Berau," ujar Sri Juniarsih saat menyerahkan SK PPPK di Tanjung Redeb, Berau, Senin.
Rincian dari 1.546 PPPK paruh waktu itu terdiri atas 43 tenaga kesehatan, 89 tenaga guru, dan 1.414 tenaga teknis.
Dari jumlah, sebanyak 1.396 PPPK telah disalurkan ke masing-masing OPD sehingga mereka sudah mulai kerja, sedangkan 150 SK sisanya diberikan secara simbolis pada seremonial penyerahan hari ini.
"SK yang diterima para pegawai merupakan legalitas resmi untuk menjalankan tugas sebagai aparatur di lingkungan Pemkab Berau. Saya minta seluruh PPPK menunjukkan integritas, loyalitas, dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas di unit kerja masing-masing," kata Sri Juniarsih.
Adanya kejelasan status kepegawaian mereka setelah mendapat SK ini, bupati berharap para pegawai dapat meningkatkan kerja dan kinerja.
Ia meminta para PPPK memberikan pelayanan publik secara ramah dan dengan kinerja terbaik setelah dilantik. Terlebih keberadaan PPPK merupakan garda terdepan dari pemda dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Bupati juga menyampaikan bahwa keberadaan PPPK paruh waktu merupakan bagian dari penataan aparatur sesuai instruksi Kementerian PANRB, yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Evaluasi kinerja akan dilakukan setiap tahun untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga sehingga mereka harus terus menjaga kinerja baik, bahkan harus terus meningkat.
"Formasi guru dan tenaga kesehatan diharapkan memperkuat pelayanan pendidikan dan kesehatan di berbagai wilayah, sementara dominasi tenaga teknis merupakan hal penting dalam mendukung percepatan program pembangunan di OPD yang memiliki beban kerja tinggi," katanya.
