Legislator Minta Pemkot Tunda Kenaikan Tarif PDAM

Bontang (ANTARA Kaltim) - Legislator dari DPRD Kota Bontang, Baktiar Wakkang meminta pemerintah kota setempat menunda kenaikan tarif PDAM, menyusul kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Kami minta Pemkot Bontang mengkaji kembali rencana kenaikan tarif PDAM itu sebab jangan sampai membebani masyarakat. Apalagi, kenaikan harga BBM di beberapa daerah akan membebani masyarakat karena sudan tentu akan dibarengi kenaikan harga kebutuhan pokok," ungkap Baktiar Wakkang, kepada wartawan di Bontang, Jumat.

Kenaikan tarif PDAM menurut Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu bisa saja dilakukan namun harus melihat kesiapan warga.

Selain wacana kenaikan tarif PDAM oleh Pemerintah Kota Bontang, PDAM juga lanjut Baktiar Wakkang harus melakukan kajian terlebih dahulu termasuk berkoordinasi dengan pihak legislatif

"Kenaikan tarif itu memang perlu, namun perlu dikoordinasikan dengan semua pihak agar kenaikan itu tidak menjadi polemik," ujarnya.

Ia juga meminta agar kenaikan tarif PDAM itu juga harus diimbangi dengan kualitas air bersih karena selama ini kualitas air yang bersumber dari sumur pompa WateTreatment Plant (WTP), masih banyak dikeluhkan masyarakat.

"Kualitas air bersih juga harus menjadi pertimbangan jika pemerintah akan menanikkan tarif PDAM sebab selama ini kualitasnya masih banyak dikeluhkan. Jadi, perbaiki dululah kualitas air dan kelancaran distribusi ke pelanggan, setelah itu terpenuhi barulah kita pikirkan akan menaikkan tarif," katanya.

"Kami (Fraksi Nasdem) tidak mempersoalkan jika pemerintah akan menaikkan tarif PDAM dengan catatan, memenuhi unsur-unsur kepuasan pelanggan," ungkap Baktiar Wakkang.

Sementara, anggota Fraksi Partai Golkar Nursalam mengatakan, fraksinyalah yang pertama mengajukan pembentukan panita khusus (pansus) jika PDAM menaikkan tarif tanpa mempertimbangkan unsur kepuasan pelanggan.

"Boleh saja PDAM menaikkan tarif, dengan catatan harus memperbaiki kualitas dan mutu air dulu. Kalau tidak dievaluasi, tentu kami akan mengajukan agar dibentuk pansus," ungkap Nursalam.

Sebelumnya, Wali Kota Bontang, Adi Darma mengatakan, perlunya menaikkan tarif PDAM akibat biaya operasional terus membengkak sehingga dapat membebani APBD.

Tarif PDAM di Kota Bontang menurut Adi Darma terendah se-Kalimantan Timur.

"Ini juga yang menjadi perhatian kami karena pihak PDAM terus merugi akibat tingginya biaya operasional yang mereka tanggung. Namun disisi lain PDAM juga belum memuaskan pelanggannya," ujar Adi Darma.

Pasokan air beberapa WTP di beberapa titik seperti WTP yang ada di Tanjung Laut kata dia, sudah berjalan selama 24 jam karena sudah ada pasokan listrik dari PLN.

"Pelan-pelan tarif PDAM tersebut akan dinaikkan tetapi harus dilihat dulu seberapa jauh presentasinya untuk menaikkan tariff pelanggan PDAM," ungkap Adi Darma.    (*)