Balikpapan (ANTARA) - Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memberikan kemudahan atau tidak mempersulit dalam pengurusan perizinan bagi para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di wil;ayah setempat.
“Saya sudah menginstruksikan kepada dinas-dinas terkait agar jangan sampai memberatkan pengusaha, terutama dalam pengurusan perizinan. Kalau ada yang bisa dipangkas sesuai regulasi dan aturan, tolong dipangkas,” katanya di Balikpapan, Minggu (24/8).
Ia mengatakan bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah OPD terkait untuk memastikan proses perizinan tidak dipersulit. Ia tidak ingin mendengar keluhan dari pelaku usaha mengenai proses perizinan yang dianggap berbelit.
Lanjutnya, kalau nanti ada yang bikin susah, silahkan laporkan, pihaknya segera menindaklanjuti sesuai ketentuan.
Menurutnya rasa aman dan nyaman bagi investor menjadi prioritas Pemerintah Kota Balikpapan untuk menarik investor menanamkan modalnya, sehingga perlu memberikan pelayanan yang transparan, cepat, dan profesional.
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menambahkan kemudahan investasi di Kota Balikpapan fokus pada penguatan tiga pilar utama, yakni perizinan, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM).
“Kami terus mengawal agar kemudahan dalam berinvestasi di Balikpapan semakin lebih baik,” ujarnya.
Bagus menjelaskan, Pemkot Balikpapan telah menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan satu atap yang mengintegrasikan lebih dari 100 jenis perizinan.
Kehadiran MPP ditunjang transformasi digital yang memungkinkan proses perizinan dapat dipantau secara daring tanpa harus datang langsung.
“Di Mal Pelayanan Publik, prosesnya transparan, dapat diakses dan dimonitor dari mana saja, mulai dari kapan berkas dimasukkan hingga kapan selesai,” jelasnya.
Lanjutnya, dari sisi infrastruktur, Kota Balikpapan siap sebagai kota industri acara atau pertemuan (MICE), karena Kota Balikppan bukan kota tambang. Fasilitas penunjang seperti hotel dan akses transportasi dinilai sudah memadai, sementara pasokan air bersih ditargetkan rampung dalam dua hingga tiga tahun ke depan.
Pilar ketiga adalah penyiapan SDM lokal yang berdaya saing. Pemkot mendorong investasi di sektor manufaktur padat karya, sekaligus mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melatih tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri.
“Kami berharap dengan penyiapan SDM lokal melalui BLK, mereka mempunyai daya saing tinggi untuk mengisi posisi-posisi jabatan yang dibutuhkan perusahaan,” ujarnya.
Bagus menegaskan, untuk memastikan iklim investasi tetap kondusif lima tahun mendatang, Pemkot Balikpapan juga membentuk Satuan Tugas Percepatan Investasi yang bertugas melakukan pendampingan ke lapangan dan evaluasi berkala.
Selain itu, katanya kebijakan fiskal yang berpihak pada investor telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dengan aturan teknis diatur lebih lanjut melalui peraturan wali kota. (Adv)
