Balikpapan (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya konsolidasi perusahaan kelapa sawit melalui asosiasi seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai langkah strategis untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur.
“Kami sangat mengapresiasi keberadaan GAPKI karena dengan adanya asosiasi ini, kami lebih mudah mengkonsolidasikan program dan kebijakan,” kata Hanif di Balikpapan, Jumat (4/7).
Namun, kata dia, seperti disampaikan Gubernur Kaltim, anggota GAPKI di Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara) baru sekitar 30 persen dari total unit usaha sawit yang ada.
“Artinya hanya sekitar 80-an perusahaan dari lebih dari 300 unit usaha yang telah bergabung,” jelasnya.
Menurutnya, asosiasi seperti GAPKI sangat dibutuhkan untuk menciptakan pengelolaan perkebunan sawit yang terorganisir, terutama dalam hal kesiapan menghadapi musim kemarau dan potensi bencana lingkungan.
“Oleh karena itu, kami sedang merancang sistem penilaian terhadap perusahaan. Apakah mereka tergabung dalam GAPKI atau tidak akan mempengaruhi skor penilaian mereka. Ini penting untuk membangun konsolidasi dan tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa di negara-negara maju, sektor-sektor besar seperti kelapa sawit tidak dikelola secara parsial, melainkan melalui struktur organisasi kolektif yang solid.
Di Kaltim, Hanif menyebut luas kebun sawit telah mencapai 1,5 juta hektare, dengan Hak Guna Usaha (HGU) lebih dari 3 juta hektare.
“Di negara-negara maju, pengelolaan sektor seperti ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri. Pengelompokan perusahaan melalui asosiasi seperti GAPKI sangat penting,” katanya.
Untuk mendukung konsolidasi tersebut, Hanif menyebut Kementerian LHK telah mewajibkan perusahaan sawit besar, terutama yang tergabung dalam GAPKI, menyediakan sarana dan prasarana pengendalian karhutla.
Termasuk skema pembiayaan, kelembagaan internal, dan pelibatan masyarakat melalui Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) dan Kelompok Peduli Api (KPA).
“Namun, tentu saja pengawasan bersama tetap diperlukan. Kami minta kepada seluruh Gubernur di Indonesia, khususnya yang memiliki wilayah dengan perkebunan kelapa sawit, agar melakukan kontrol sesuai dengan tata laksana dan aturan yang ada,” tegasnya.
Dengan begitu, ia berharap praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar atau pembakaran terbuka (open burning), yang selama ini menjadi masalah tahunan saat musim kemarau, bisa ditekan semaksimal mungkin.
Di Balikpapan, Hanif juga menyampaikan bahwa kondisi pengendalian karhutla di Kaltim relatif membaik. Ia mencatat penurunan drastis titik api dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Hari ini saya sedang dalam rangka meninjau kesiapan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kami sangat serius dalam mempersiapkan diri. Alhamdulillah, hingga hari ini titik api di Kalimantan Timur tercatat sebanyak 15 titik,” kata Hanif.
Menurut dia, penurunan ini tentu dipengaruhi oleh dua hal, pertama, kondisi iklim yang cukup mendukung, dan kedua, upaya luar biasa dari Bapak Gubernur bersama jajaran kepala daerah.
“Serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dalam menekan risiko bencana kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian akan terus mendalami dampak lingkungan akibat aktivitas perkebunan secara umum, meskipun sejauh ini situasinya dinilai masih terkendali.
“Untuk dampak lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan akibat aktivitas sawit, tentu akan kami dalami lebih lanjut. Tapi secara umum, saya melihat situasinya masih dalam kondisi yang terkendali," tuturnya.
Hanif mengaku yakin Gubernur Kaltim akan mengambil langkah-langkah tegas dalam menjaga kualitas lingkungan di wilayahnya.
Ia menegaskan bahwa tanggung jawab teknis tetap berada di pemerintah daerah, sementara pemerintah pusat mendukung dari sisi kebijakan dan pengawasan.
“Karena memang posisi lapangan (tapak) ada di bawah kewenangan beliau, maka penanganan teknisnya tentu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pemerintah pusat mendukung dan memfasilitasi arahan kebijakan dan pengawasan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud mengapresiasi dukungan Kementerian LHK dalam pengendalian karhutla dan menyatakan bahwa kolaborasi semua pihak sangat berperan dalam penurunan titik api.
“Alhamdulillah, saat ini titik api di Kalimantan Timur tersisa 15 titik, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya," kata Rudi.
Ia menilai tentunya capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, khususnya arahan dan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Timur.
Ia menambahkan, Pemprov Kaltim siap mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak menjalankan tanggung jawab lingkungan.
“Kami tegaskan, apabila ada perusahaan yang lalai dalam pencegahan dan penanganan kebakaran, maka akan kami tindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
