Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama China bersinergi memperkuat perlindungan ekosistem laut Teluk Balikpapan melalui penyusunan rencana tata ruang laut berbasis sains untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi pesisir.
"Penguatan kerja sama tersebut salah satunya dilakukan melalui training workshop Joint Marine Spatial Planning (MSP) Teluk Balikpapan bersama FISO Xiamen University, yang berlangsung di Xiamen, Republik Rakyat Tiongkok," kata Direktur Perencanaan Ruang Perairan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut (Ditjen PRL) KKP Abdi Tunggal Priyanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Kementerian, menurut dia, terus memperkuat implementasi kerja sama internasional dalam penyusunan rencana tata ruang laut.
Penyusunan joint MSP bersama Xiamen University bertujuan untuk mewujudkan Teluk Balikpapan yang tangguh, terkendali, dan berkelanjutan dengan ekosistem yang tetap terjaga sejalan dengan pembangunan ekonomi yang produktif dan modern, katanya, menjelaskan.
Abdi mengatakan kondisi alokasi ruang di Teluk Balikpapan saat ini mayoritas meliputi ekosistem mangrove, wilayah pemukiman nelayan, jalur lalu lintas kapal, dan habitat Pesut yang mulai punah.
"Apabila pembangunan dilakukan tanpa perencanaan yang terpadu dan berkelanjutan maka dapat menimbulkan konflik tata ruang dan dampak sosial, serta isu lingkungan,” ujar Abdi.
Baca juga: Teluk Balikpapan ditata ulang kementerian demi IKN
Oleh karena itu, ia mengatakan penyusunan Joint MSP bersama Universitas Xiamen itu diharapkan jadi masukan teknis dalam revisi Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 dan integrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Dalam menghadapi tantangan seperti degradasi ekosistem, penangkapan ikan berlebih, dan konflik pemanfaatan ruang, KKP menempatkan perencanaan tata ruang laut sebagai fondasi utama, dengan lima pilar kunci meliputi keberlanjutan lingkungan, produktivitas ekonomi, inklusivitas sosial, penguatan berbasis sains, serta ketahanan iklim.
"Selain itu, strategi tersebut didukung oleh pengembangan ocean big data, kolaborasi lintas sektor, serta skema pendanaan inovatif seperti blue finance dan tata kelola karbon biru," ujar Abdi.
Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Penataan Ruang Laut dan Kerja Sama Luar Negeri Dyah Erowati mengatakan pembelajaran tentang perencanaan ruang laut dan wilayah dari pengalaman China sangat penting.
Menurut dia, dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam integrasi wilayah pesisir, Xiamen Coastal Development memberikan wawasan berharga bagi Indonesia dalam merancang zonasi laut yang mendukung ekonomi biru serta pengelolaan pesisir yang berkelanjutan.
“Kolaborasi ini juga dapat meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia KKP, khususnya dalam pengolahan data spasial dan transfer pengetahuan teknis untuk pengelolaan wilayah pesisir yang terintegrasi,” ujar Dyah.
Baca juga: Otorita IKN terbuka atas masukan penyelamatan Teluk Balikpapan
Dyah juga berharap KKP dapat memperdalam kerja sama pemanfaatan teknologi mutakhir seperti penginderaan jauh, kecerdasan buatan, dan pengelolaan karbon biru.
Workshop joint MSP Teluk Balikpapan di Xiamen merupakan kali ketiga dilaksanakan sejak perjanjian kerja sama KKP dengan China Ocean Development Foundation (CODF) ditandatangani pada Desember 2023 dan perjanjian kerja sama teknis antara Ditjen PRL dan FISO Universitas Xiamen disepakati tahun 2024.
Pada tahun 2025, kegiatan difokuskan pada pemutakhiran perkembangan penyusunan MSP Teluk Balikpapan, baik dari sisi evaluasi rancangan rekomendasi teknis, analisis maupun pembandingan proses perencanaan ruang laut di Indonesia dan di China.
Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan kementeriannya terus bersinergi dengan berbagai pihak khususnya dalam penataan ruang laut yang berbasis ekonomi biru agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
