Berau, Kaltim (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Berau Muhammad Said mengatakan profil desa dan kelurahan sebagai hal penting yang harus selalu dimutakhirkan secara berkala karena menjadi dasar dalam rencana pembangunan.
Data yang harus dimutakhirkan secara berkala minimal setahun sekali tersebut, meliputi jumlah lahan pertanian, peternakan, perikanan berikut pelakunya, jumlah warga miskin, tingkat pendidikan, potensi, dan data lainnya di tengah masyarakat.
"Profil desa dan kelurahan sangat penting untuk menyediakan data akurat yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan pembangunan," ujar dia di Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, Kamis.
Data profil yang dimutakhirkan merupakan potret wajah desa dan kelurahan yang menjadi acuan. Jika profil lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan maka menjadi gambaran bagi kepala desa dan lurah dalam keberhasilan mengurus wilayah masing-masing, begitu pula sebaliknya.
"Profil merupakan data penting karena dapat memberi gambaran menyeluruh tentang karakter wilayah yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam dan manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa maupun kelurahan," katanya.
Untuk itu, ia mengapresiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau yang menggelar pelatihan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dengan peserta 73 orang dari aparatur pemerintah kampung dan kelurahan.
Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun dan mengelola data yang ada di wilayah masing-masing sehingga diperoleh data yang terstruktur dan terkelola dengan baik.
"Melalui pelatihan ini tentu diharapkan setiap desa dan kelurahan dapat lebih efektif dalam merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan masing-masing" katanya.
Ia mengatakan pelatihan ini juga menjadi upaya menguatkan kapasitas aparatur untuk memasukkan data dalam aplikasi data, sekaligus diharapkan dapat menjadi langkah awal memperkuat perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, serta mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
