Sangatta (ANTARA Kaltim) - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, mengalokasikan dana sebesar Rp600 miliar untuk program pengentasan kemiskinan untuk 2015.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kutai Timur Suprianto di Sangatta, Senin, mengatakan alokasi dana sebesar itu bersumber dari APBD II Kutai Timur untuk pengentasan kemiskinan.
"Tahun ini Pemkab Kutai Timur fokus untuk pengentasan kemiskinan dengan skala prioritas penanganan infrastruktur" kata Suprianto.
Ia mengatakan dana senilai lebih dari setengah triliun itu memang untuk program pengentasan kemiskinan.
Namun, kata dia, dana sebesar itu tidak fokus digunakan pada satu dinas, tapi di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan program kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa besaran dana pengentasan kemiskinan tahun 2015 ini hampir sama dengan dana yang dialokasikan pada 2014.
"Program dan jumlah dananya hampir sama dengan tahun lalu, tapi karena masih ada yang belum selesai akan dituntaskan" katanya lagi.
Kepala Bappeda ini pun menambahkan bahwa program penanganan kemiskinan di daerah ini bukan berarti karena orang miskin tidak memiliki uang dan kemampuan seperti di daerah lain.
Tetapi program pengentasan kemiskinan pembangunan fasilitas infrastruktur, seperti jalan desa, sanitasi nihil, drainase lingkungan dan pemukiman serta fasilitas kesehatan.
Ia menyebutkan bahwa kemiskinan itu terdiri dari 14 indikatornya. Misalnya seperti masalah sanitasi, fasilitas kesehatan dan berbagai indikator.
"Masyarakat memiliki cukup uang, namun masih banyak fasilitas kurang, seperti air bersih tidak ada, tetap masuk kategori miskin," katanya.
Oleh karena itu dengan alokasikan anggaran APBD II Kutim pada 2015, Pemkab Kutim membangun fasilitasi di beberapa wilayah Kecamatan
Dana tersebut juga termasuk untuk pembangunan fasilitas pengadaan air bersih, karena sebagian masyarakat masih belum menikmati fasilitas air bersih yang memadai.
Kemudian untuk bidang kesehatan juga masih perlu dibenahi dan sinkronisasi data semua puskesmas, terutama fasilitas pelayanan harus ditingkatkan.
Meskipun saat ini sudah ada dibangun fasilitas rumah sakit, puskesmas permanen, namun masih pembenahan.
"Fasilitas pelayanan memang perlu, tapi yang mendesak dibenahi agar komunikasi tidak putus antara berbagai lini dalam penyelenggaraan kesehatan," katanya. (*)
