Tenggarong, Kaltim (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur menargetkan mulai tahun ini tanpa ada penambahan kasus stunting baru, sehingga penanganan serius terus dilakukan mulai dari edukasi terkait asupan gizi hingga deteksi dini terhadap keluarga berisiko melahirkan anak stunting.
Target tanpa stunting karena dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Kukar berhasil menurunkan prevalensi stunting, yakni dari 27,1 persen pada 2022, turun menjadi 17,6 persen pada 2023, dan prevalensi stunting turun lagi menjadi 14,6 persen pada 2024.
"Kita sepakat bahwa stunting merupakan masalah yang harus mendapat penanganan bersama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, maka selain saat ini terus menurunkan stunting, kita juga terus berupaya ke depan tidak ada penambahan stunting baru," ujar Sekretaris Kabupaten Kukar Sunggono di Tenggarong, Jumat.
Ia juga mengatakan Pemkab Kukar bersama pemangku kepentingan telah melakukan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak terkait dalam penanganan stunting sejak beberapa tahun lalu. Ia pun bersyukur kerja sama itu tetap berjalan lancar hingga kini dan telah menorehkan keberhasilan, salah satunya prevalensi stunting yang terus menurun.
Sedangkan untuk penanganan tahun ini dan ke depan, pada Kamis (13/3) Pemkab Kukar telah menerima data dari BKKBN Provinsi Kalimantan Timur tentang potensi warga Kukar yang masuk keluarga risiko stunting, sehingga data ini akan menjadi acuan untuk target mewujudkan tanpa penambahan kasus stunting.
"Saya harap semua instansi terkait bersama para mitra, segera mempelajari dan melakukan tindakan lebih lanjut. Intinya data akan menjadi dasar instansi yang mempunyai kewenangan untuk intervensi stunting dengan melakukan berbagai program yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Sunggono.
Organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mempelajari data dari BKKBN tersebut dan mengolah dengan basis parsial sehingga nanti data keluarga risiko stunting bisa diketahui secara pasti, bukan hanya berdasarkan data di atas kertas, tapi perlu penanganan data lanjutan sebelum aksi mitigasi.
Kalau diketahui secara pasti berbasis parsial dan jelas seperti apa kondisinya, katanya, tentu tidak akan terjadi kesalahan intervensi dari OPD. Jangan sampai nanti mereka hanya melihat data di atas kertas kemudian membuat program hanya kira-kira, karena jika hal ini diterapkan, bisa dipastikan ada yang tidak sesuai.
"Semoga dengan cara seperti itu, penanggulangan stunting jauh lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Apalagi kebijakan Bupati Kukar saat ini bukan hanya pada penanganan anak stunting, tapi lebih kepada tidak adanya penambahan kasus anak stunting baru," ujarnya.
