Samarinda (ANTARA) - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2025 dilaporkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hingga posisi tutup buku pada akhir Desember 2025, Pemerintah Provinsi Kaltim mencatatkan tingkat serapan anggaran sebesar 86 persen.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Samarinda, Selasa, mengakui adanya tren penurunan jika dibandingkan dengan performa tahun sebelumnya. Pada periode 2024, serapan anggaran Kaltim mampu menembus angka 91 persen.
"Kalau dibandingkan tahun lalu memang terjadi penurunan. Tahun ini serapan kita berada di 86 persen," ujar Rudy Mas’ud saat memimpin rapat briefing di Ruang Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Diketahui, total APBD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp21,74 triliun.
Capaian 86 persen tersebut juga meleset dari proyeksi awal pemerintah daerah yang membidik target realisasi belanja minimal 93 persen.
Kendati demikian, Rudy mencatat performa positif dari sektor pendapatan daerah yang mampu terealisasi sebesar 93 persen dari target.
Terkait kondisi finansial daerah pasca penutupan tahun anggaran, Rudy mengungkapkan bahwa dana yang tersimpan di kas daerah saat ini berkisar di angka Rp788 miliar.
Meskipun tidak merinci detail Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) secara keseluruhan, angka tersebut menunjukkan posisi likuiditas daerah untuk mengawali tahun 2026.
Sebagai langkah evaluasi, Gubernur menekankan bahwa kendala teknis dan administratif menjadi perhatian serius. Untuk tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim berkomitmen melakukan perbaikan sistemik guna menghindari penumpukan serapan di akhir tahun.
Salah satu strategi utama yang akan ditempuh adalah mempercepat proses pengadaan barang dan jasa serta mematangkan perencanaan kegiatan sejak dini.
"Pelaksanaan lelang akan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, namun perencanaannya harus lebih siap. Kami ingin memastikan tidak ada lagi keterlambatan yang berdampak pada rendahnya realisasi anggaran," tegas Rudy.
Melalui langkah ini, diharapkan serapan APBD 2026 dapat lebih optimal, sehingga dampak ekonomi dari belanja pemerintah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Timur secara tepat waktu.
