Sangatta (ANTARA) - Pemerintah Kutai Timur (Pemkab Kutim) menargetkan serapan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, minimal 95 persen hingga akhir tahun.
"Kami optimis anggarannya akan terserap setiap tahun minimal 95 persen, jadi tidak ada masalah,” ucap Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, di Sangatta, Senin (17/11).
Dia optimis Pemkab Kutim realisasi penyerapan anggaran tinggi, hal itu di sampaikannya usai mendengarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, yang meminta setiap pemerintah daerah mempercepat realisasi anggaran.
Mahyunadi mengungkapkan saat ini serapan APBD tahun 2025 di Kutai Timur masih di angka 45 persen, masih ada sekitar 55 persen yang belum terserap.
Namun, dia tetap optimis realisasi anggaran dapat mencapai target yang telah ditetapkan, dikarenakan saat ini semua proyek pembangunan telah berjalan.
“Semua yang sudah disahkan itu telah berjalan secara serentak. Insyaallah semua terserap, semua yang prioritas, semua yang sudah disahkan dari APBD Perubahan itu semuanya prioritas dan pasti terserap,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyunadi mengatakan semua kegiatan yang telah direncanakan dalam APBD Kutim 2025, telah berjalan secara keseluruhan. Selain itu, pihaknya juga memastikan bahwa semua proyek yang berjalan merupakan prioritas Pemkab.
Pelaksana Tugas (Plt) Bapedda, Noviari Noor menyampaikan pemantauan dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa Kutim dalam posisi aman terkait penyerapan anggaran.
"Pemkab Kutim menunjukkan optimisme yang luar biasa," katanya.
Noviari menjelaskan, secara terang-terangan tadi masing-masing menyampaikan permasalahan dan kendala yang dihadapi. Berarti di dalam penyerapan anggaran tahun 2025 optimis bisa tercapai di atas 85 persen.
Kemudian terkait kegiatan tahun sebelumnya yang mengalami keterlambatan, Noviari menuturkan bahwa hal itu akan dipertimbangkan.
Namun, ia menekankan pentingnya menghindari utang baru di tahun 2025 serta perlunya penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD)di tahun 2026.
Dia mengharapkan pembangunan berjalan sesuai dengan porsi agar terhindar dari masalah utang di masa mendatang.
“Karena kita di tahun 2026, juga ada penyesuaian TKD. Ada transfer ke daerah yang harus kita sesuaikan. Tentunya kita melaksanakan pembangunan dengan proporsional dan skala prioritas,” ujarnya.
