Balikpapan (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berencana melibatkan pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) lokal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Balikpapan.
"Saya sangat mendukung program dari Presiden ini, dan saya tentu melibatkan pelaku UMKM lokal," kata Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, Kamis (19/12).
Ia mengatakan Pemkot Balikpapan melalui dinas terkait yakni Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian (DKUMKMP) bakal mengumpulkan pelaku UMKMt.
"Kami ingin melihat siapa saja yang bisa, karena MBG ini tidak sembarang, bukan yang penting makan gratis," kata Rahmad.
Dia menekan dalam program MBG perlu memerhatikan kebersihan dan kesehatan makanan serta kadar gizi dari makanan yang akan di bagikan.
"Maka kami juga melibatkan ahli gizi untuk program tersebut, agar menghasilkan makanan yang berkualitas dan mampu menghasilkan generasi unggul," ucapnya.
Rahmad menambahkan, dalam program MBG itu juga tidak menutup kemungkinan bakal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan.
"Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABBN) dianggarkan nilainya Rp 10.000, sedangkan di Balikpapan cenderung lebih tinggi, maka akan kami lihat kondisinya," ujarnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim melakukan uji coba program MBG di Kaltim, dimana salah satunya turut digelar di Kota Balikpapan.
Di Balikpapan, uji coba program itu dilaksanakan di dua sekolah yakni Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kota Balikpapan, dan SDN 010 Balikpapan.
Pada pelaksanaannya, Penjabat (PJ) Gubernur Kaltim meninjau langsung untuk melakukan evaluasi agar pada pelaksanaan resminya nanti berlangsung lancar.
"Uji coba ini untuk melihat bagaimana pelaksanaan proses kedepannya bila program makan siang bergizi gratis ini berjalan Kaltim," kata Akmal Malik.
Dikemukakannya, walaupun alokasi anggaran dari pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi harus mempertimbangkan untuk menambahkan anggaran.
Hal tersebut mengingat perbedaan harga kebutuhan pangan di pulau Kalimantan khususnya Kaltim yang relatif tinggi di banding daerah lainnya, lebih lagi Kota Balikpapan yang bukan merupakan kota penghasil.
"Bila ikut pusat itu hanya Rp10 ribu, dan pada percobaan ini kami coba gunakan yang satu porsi Rp 17 ribu," tuturnya.
Akmal menekankan bahwa angka kecukupan gizi itu harus menjadi bahan pertimbangan utama, dalam hal ini pihaknya juga melibatkan tenaga ahli dari ahli gizi.
"Nanti kami juga merumuskan dengan mereka, apakah dengan nilai Rp10 ribu ini bisa mencukupi gizi atau memang harus ditambahkan seperti pada percontohan hari ini,' tuturnya.
Oleh sebab itu, melalui uji coba makan siang gratis ini, kata Akmal masih harus didiskusikan kembali apakah APBN itu akan dikombinasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau cukup hanya dari APBN.
"Yang terpenting itu jangan sampai kadar gizi dari makan bergizi gratis ini kurang, maka kami sedang diskusikan apakah akan ditambahkan dengan APBD, dan hasil percontohan ini juga akan kami bicarakan di pusat," ungkap Akmal.
Akmal meyakini dari percontohan tersebut untuk Tahun 2025 program makan siang bergizi gratis di Kaltim siap dijalankan.
