Balikpapan (ANTARA) - Ombudsman RI menyebut hasil kajian sistemik menyangkut pengawasan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dilakukan lembaga negara pengawasan pelayanan publik itu, dapat memberikan kontribusi terhadap keberhasilan pembangunan Kota Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru.
"Kami optimistis kajian sistemik terkait pengawasan pembangunan infrastruktur IKN berikan kontribusi bagi keberhasilan pembangunan pusat pemerintah baru," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Ombudsman RI Latif Maulana Razak di Kota Balikpapan, Senin.
Optimistis tersebut disampaikan Latif Maulana Razak disela rapat kerja nasional atau Rakernas II Ombudsman RI yang digelar di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
Rakernas merupakan momentum strategis bagi Ombudsman RI untuk memastikan efektivitas perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang lebih optimal, kata dia, terutama di masa transisi pemindahan ibu kota negara Indonesia.
"Kajian itu mencerminkan komitmen Ombudsman dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik," tegas Latif Maulana Razak yang juga Ketua Panitia Rakernas II Ombudsman RI.
Rakernas II Ombudsman RI tersebut dirangkai dengan penyerahan hasil kajian sistemik menyangkut pengawasan pembangunan infrastruktur IKN pada kurun waktu 2022-2024.
Rakernas merupakan agenda tahunan Ombudsman untuk evaluasi dan menyusun rencana kerja, jelas anggota Ombudsman RI Hery Susanto, diikuti pimpinan Ombudsman RI dan kepala unit kantor pusat maupun kantor perwakilan di 34 provinsi se-Indonesia.
Diharapkan Rakernas II Ombudsman RI 2024 memperkuat dan meningkatkan kinerja lembaga untuk tahun mendatang, lanjut dia, menjelang pemindahan ibu kota negara di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pada Rakernas II Ombudsman nampak hadir Ketua MPR RI, Ahmad Muzani memberikan sambutan dan arahan, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menjadi pembicara utama.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perhubungan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Kepala Badan Otorita IKN, Pimpinan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, hingga pemerintah provinsi se-Indonesia juga terlihat hadir pada rakernas tersebut.
Rakernas yang dimulai 18 sampai 21 November 2024, mengemas agenda mengevaluasi kinerja 2023-2024, serta merumuskan dan menetapkan agenda kinerja 2025-2026, demikian Hery Susanto yang juga pengampu wilayah Kalimantan Timur.
